Medan, 9 April 2026 — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memaparkan progres penanganan pascabencana sektor permukiman dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Provinsi Sumatera Utara, Kamis (9/4). Dalam pertemuan yang berlangsung di Belawan, Kota Medan, Komisi V DPR RI yang dalam kesempatan tersebut dipimpin oleh anggota DPR RI Musa Rajekshah memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan Kementerian PKP dalam mempercepat penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
Kota Padang, Sumatera Barat - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Terpadu di sejumlah titik lokasi di Provinsi Sumatera Barat. Hal itu diperlukan agar masyarakat yang terdampak bencana alam dan rumahnya yang rusak serta hilang bisa segera memiliki hunian layak huni. "Penanganan serta pembangunan infrastruktur dan rumah masyarakat terdampak bencana seperti Hunian Tetap harus cepat diselesaikan dan jangan terlambat," ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Ir. Ridwan Bae di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026).
Manado - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo didampingi Walikota Manado Andrei Angouw dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati meninjau lokasi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah Kementerian PKP di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (8/4/2026).
Minahasa – Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, mewakili Menteri PKP Maruarar Sirait, melakukan tinjauan langsung ke Perumahan Griya Bumi Asih Sawangan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (8/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Sri Haryati mengapresiasi kualitas pembangunan rumah subsidi di kawasan tersebut, terutama dari sisi luas lahan, kualitas bangunan, serta ketersediaan sarana dasar yang dinilai sudah memenuhi standar hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
