Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, sektor perumahan menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Wamen Fahri dalam diskusi bersama Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertajuk "Menyelisik Kinerja 100 hari Kementerian PKP" di Jakarta, Kamis (27/2/2025).
"Presiden Prabowo sedang mencoba ide kerakyatan dalam hal memberantas kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan 8% untuk rakyat yakni dengan membentuk Kementerian PKP karena perumahan merupakan instrumen dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang paling dahsyat," ujar Wamen PKP.
Dikatakan Wamen Fahri, kekurangan pemenuhan kebutuhan hunian (backlog) di Indonesia juga disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, banyaknya pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. "Untuk itu hadirnya Kementerian PKP akan merancang kebijakan-kebijakan yang ada menjadi aksi nyata," tuturnya.
Salah satu aksi nyata yang tengah diperjuangkan adalah penambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di tahun 2025. Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan terkait tambahan kuota FLPP 2025 saat ini pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan masih melakukan diskusi.
"Sebab, penambahan kuota FLPP perlu penetapan dan ada regulasi teknisnya," ujarnya. Kami sedang mengecek karena itu perlu penetapan dan regulasi teknisnya ya. Diskusinya masih berlangsung," ungkap Wamen Fahri.
Wamen PKP berharap dengan adanya efisiensi anggaran Program 3 Juta Rumah tetap berjalan dengan kebijakan dan regulasi yang efektif dan efisien antara pemerintah dan pihak swasta dalam pemenuhan rumah untuk rakyat. "Saya percaya sektor perumahan akan bergejolak dan Presiden Prabowo sangat memberikan perhatian pada sektor ini," tuturnya.
Turut hadir sebagai pembicaradalam acara tersebut Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang, dan Pengamat Kebijakan Publik Perumahan Rakyat Muhammad Joni. (Hrs/Jay)
