Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, permasalahan utama suplai Perumahan adalah harga tanah yang semakin mahal. Untuk itu Pemerintah telah berkomitmen untuk menggunakan tanah negara yang belum termanfaatkan untuk dibangun sebagai hunian untuk rakyat.
Wamen Fahri mengatakan harga tanah memakan porsi 30-40 persen dari harga rumah. Menurutnya jika rumah ingin dibuat murah, maka harga tanahnya harus murah juga.
"Untik itu tanah seharusnya mendapat subsidi ketimbang kredit perbankan. Subsidi perbankan saat ini bisa mencapai sekitar Rp 30 triliun setiap tahun. Tanah sebagai elemen subsidi daripada pemerintah. Nanti begitu di supply side, di demand side-nya, kita bisa mengatur subsidi lagi, tapi subsidi awalnya sudah masuk di tanah," tutur Wamen Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia' yang digelar oleh Center for Market Educacara di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Dikatakan Wamen Fahri, bahwa di antara mandat terpenting Pasal 33 UUD 45 adalah soal tanah, namun aspek tanah dibiarkan untuk menjadi mekanisme spekulatif, sehingga harga tanah terutama di kota-kota melambung tinggi.
"Sehingga orang-orang dari kota datang ke desa-desa untuk memborong tanah. Hal tersebut mengakibatkan harga tanah menjadi tidak layak untuk dibangun perumahan," ujar Wamen Fahri.
Wamen Fahri juga menyoroti perizinan dan pembayaran untuk perumahan yang perlu didesentralisasikan dalam satu kemudahan. Sebab menurutnya ada banyak sekali perizinan, sehingga masyarakat perlu pergi ke berbagai institusi untuk mengurusnya.
Terakhir dari sisi suplai, Wamen Fahri menyebut perlu ada lembaga yang membantu pegembang dalam memasarkan rumah subsidi setelah rumah selesai terbangun. "Sehingga perusahaan konstruksi dan inovasi tidak perlu memikirkan pasar untuk perumahan masyarakat," ujarnya.
Sementara dari sisi permintaan (demand), Wamen Fahri mengatakan ada permasalahan database di Indonesia. "Presiden sudah mengeluarkan inpres satu data. Berapa sebenarnya data ini ada? Ada kekeliruan di beberapa institusi, sehingga mengumumkan data yang berbeda-beda. Jumlah keluarga sebenarnya berapa? Cara menghitung jumlah keluarga itu sebenarnya gimana?" tuturnya.
