Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam menyelesaikan persoalan perumahan nasional. Dalam seminar yang digelar bersama Autodesk Build di Jakarta, Kamis (3/7/2025), Wamen Fahri menekankan bahwa digitalisasi data dan integrasi sistem adalah fondasi utama bagi program pembangunan dan renovasi rumah rakyat yang masif.
“Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara manual dalam menyelesaikan masalah besar seperti backlog perumahan. Teknologi adalah sarana utama untuk menyatukan data, mempercepat pembangunan, dan memastikan akuntabilitas,” ujar Wamen Fahri.
Wamen Fahri menyebut, keberhasilan program perumahan sangat bergantung pada ketersediaan data real-time, sistem by name by address, serta integrasi antarlembaga. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penyatuan data sosial melalui sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami berdiskusi terus di pemerintahan untuk menyatukan data. Tidak bisa lagi satu kementerian jalan sendiri. Semua harus terintegrasi. Inilah peran teknologi. Padahal negara lain sudah sampai pada tahap melihat rumah dari udara. Kita bahkan belum punya peta dasar yang mutakhir,” kata Wamen Fahri. Ia menambahkan, penyatuan data menjadi syarat mutlak agar pembangunan perumahan tidak salah sasaran.
Ia berharap dukungan dari sektor teknologi, termasuk startup dan pelaku industri digital, untuk bersama-sama membangun infrastruktur data dan sistem manajemen proyek perumahan nasional.
“Kalau BULOG bisa menjamin produksi pangan, maka kita juga butuh ‘BULOG perumahan’ untuk menjamin keberlanjutan program social housing. Semua ini butuh ekosistem digital yang solid,” tutur Wamen Fahri.
Dipaparkan Wamen Fahri, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp43,6 triliun untuk merenovasi dua juta rumah tidak layak di desa. Masing-masing rumah mendapatkan alokasi dana sekitar Rp21,8 juta. Namun tantangan bukan hanya soal dana.
“Kapasitas kita membangun renovasi massal selama ini paling tinggi 140 ribu rumah per tahun. Sekarang kita ditargetkan 2 juta. Itu lompatan besar yang tidak mungkin dicapai tanpa teknologi,” ujar Wamen Fahri.
Selain perumahan desa, ia menyebut pembangunan hunian vertikal di kota-kota besar akan menjadi fokus utama, mengingat keterbatasan lahan. Pemerintah akan mendorong peran swasta dan menerapkan skema kemitraan publik-swasta (PPP), namun dengan intervensi negara melalui kebijakan pertanahan dan pembentukan lembaga off-taker.
Sementara di kawasan pesisir, pemerintah tengah menyiapkan program revitalisasi permukiman terpadu. Dengan menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan, program ini diberi tajuk “Membangun Seribu Maldives Setiap Tahun” sebagai simbol transformasi wajah pesisir Indonesia. “Kalau kita perbaiki pesisir, maka wajah Indonesia akan berubah, dan kawasan pesisir sangat strategis secara ekonomi dan wisata,” pungkas Wamen Fahri.
