Dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Kota Manado, Sulawesi Utara dilakukan kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI pada Rabu (16/04) di Rumah Dinas Gubernur Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran menyampaikan bahwa perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar.
Berdasarkan data BPS dan Susenas, backlog perumahan kepemilikan mencapai angka 9.9 juta, backlog RTLH kelayakan 26.9 juta dan yang tidak memiliki rumah dan tinggal di hunian RTLH 4,5 juta. Selain itu, di Sulawesi Utara sendiri backlog perumahan dan RTLH mencapai puluhan ribu.
Oleh sebab itu diperlukan kerja sama dan gotong royong, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan melibatkan peran stakeholders untuk mewujudkan program 3 juta rumah.
Dirjen Imran juga menambahkan bahwa saat ini Kementerian PKP melakukan upaya dalam memberantas pengembang nakal dan menyediakan layanan 911 BENAR-PKP sebagai wadah pengaduan dan pelaporan permasalahan seputar perumahan yang bisa digunakan oleh masyarakat.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan beserta anggota Komisi V DPR RI memberikan masukan dan saran terkait proses dan realisasi program 3 Juta Rumah, yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama Komisi V untuk dilakukan tindak lanjut.
