Denpasar, Bali — Upaya penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus didorong melalui pembangunan Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rusun MBR) Kota Denpasar. Berlokasi di Jalan Raya Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pembangunan rusun ini direncanakan menyediakan 60 unit hunian dengan kapasitas hingga 240 orang. (13/10)
Berdasarkan data progres pelaksanaan, pembangunan Rusun MBR Kota Denpasar telah mencapai 8 persen. Proyek ini memiliki masa pelaksanaan selama 300 hari kalender, dengan periode pekerjaan Agustus 2026 hingga Juni 2027.
Rusun yang dirancang dengan nama Wisma Arunika tersebut terdiri atas empat lantai, berdiri di atas lahan seluas 3.280 meter persegi, dan memiliki total luas bangunan 3.674,79 meter persegi. Kehadiran hunian vertikal ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.
Pembangunan rusun menjadi salah satu upaya dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Selain mendukung penyediaan tempat tinggal, pengembangan hunian vertikal juga menjadi bagian dari upaya pemanfaatan lahan secara lebih optimal di tengah kebutuhan hunian perkotaan.
Berdasarkan dokumen progres pengadaan barang dan jasa, pekerjaan fisik pembangunan dilaksanakan oleh PT Murda Jaya Abadi, sedangkan manajemen konstruksi melibatkan PT Primega Saniyya Lestari, KSO PT Prisma Karya Utama. Kontrak pekerjaan tercatat pada 19 Agustus 2026, dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada 21 Agustus 2026.
Pelaksanaan pembangunan selanjutnya perlu terus dipantau agar berjalan sesuai jadwal, memenuhi persyaratan teknis, serta memperhatikan kualitas hasil pekerjaan. Koordinasi dan pengawasan secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan.
Melalui pembangunan Rusun MBR Kota Denpasar, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus mendorong penyediaan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan akses terhadap tempat tinggal yang layak dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.
