Lombok Barat - Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara I menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pusat–Daerah di Provinsi NTB dan Provinsi Bali Tahun 2026 yang bertempat di Kantor BP3KP Nusa Tenggara I, Labuapi, Lombok Barat.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Bappeda serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari 22 kabupaten/kota di NTB dan 20 kabupaten/kota di Bali secara daring maupun luring sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Acara dibuka dengan sambutan Kepala Balai, dilanjutkan dengan pengarahan resmi dari Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian PKP, yang menekankan pentingnya sinkronisasi data dan kebijakan dalam mendukung percepatan program prioritas nasional sektor perumahan.
Rangkaian materi narasumber kemudian disampaikan oleh tiga direktorat teknis:
- Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, terkait kebijakan dan rencana program penanganan kawasan permukiman tahun 2026.
- Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan, terkait penguatan perencanaan pembangunan perumahan perkotaan, termasuk target-target PSU, rusun, dan peningkatan kualitas permukiman.
- Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan, yang memaparkan strategi penyediaan rumah layak di wilayah perdesaan dan penanganan backlog, khususnya pada daerah prioritas di NTB dan Bali.
Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta. Pada siang hari, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB memaparkan isu serta potensi pengembangan perumahan di wilayah NTB.
Sebagai bagian inti kegiatan, BP3KP NT I menggelar Desk Sinkronisasi Usulan Pemerintah Daerah melalui Aplikasi SIBARU, yang berlangsung hingga malam hari. Desk ini bertujuan memastikan seluruh usulan program tahun 2026 tersusun secara tepat, berbasis data kebutuhan aktual, serta selaras dengan kebijakan dan indikator prioritas Kementerian PKP.
Kegiatan ditutup oleh Kepala Balai dengan menegaskan kembali pentingnya kolaborasi pusat–daerah dalam mewujudkan percepatan penyediaan perumahan layak dan peningkatan kualitas permukiman di NTB dan Bali.
