Lombok Barat - Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara I menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Capaian Program 3 Juta Rumah di Provinsi NTB dan Provinsi Bali, bertempat di Kantor BP3KP Nusa Tenggara I, Bengkel, Lombok Barat. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memastikan akurasi data capaian pembangunan perumahan sebagai dasar pelaporan dan perencanaan program perumahan nasional.
Rapat ini dihadiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PMPTSP, Bapenda/BPKAD, Baznas, serta perbankan dan asosiasi pengembang dari seluruh kabupaten/kota di NTB dan Bali secara daring maupun luring. Kehadiran lintas lembaga ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Acara dibuka dengan sambutan Kepala Balai P3KP NT I, Rizaldi Andi Atjo, yang menekankan pentingnya sinkronisasi data lintas sektor untuk memastikan evaluasi capaian rumah baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pembebasan retribusi PBG, hingga laporan pemanfaatan CSR dan BPHTB. Ia menegaskan bahwa ketersediaan data yang valid dan terintegrasi menjadi pondasi keberhasilan program perumahan nasional.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi paparan teknis dari beberapa direktorat terkait. Direktorat Sistem Pembiayaan Perumahan memaparkan Sosialisasi SE Ditjen TKPR No. 08 Tahun 2025 mengenai tata cara pengendalian penyaluran kemudahan pembiayaan bagi MBR. Selanjutnya, Direktorat Pelaksanaan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan menyampaikan materi terkait pemanfaatan data backlog sebagai dasar perumusan skema pembiayaan yang tepat sasaran.
Setelah sesi ISHOMA, materi berlanjut dengan evaluasi pendataan perumahan di NTB dan Bali oleh Direktorat Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan, serta pemaparan mengenai mekanisme dan realisasi CSR bidang perumahan oleh Ketua Forum CSR Provinsi NTB.
Sebagai agenda inti, panitia membuka Desk Sinkronisasi Data Capaian Program 3 Juta Rumah yang mencakup:
- Data penanganan rumah tidak layak huni oleh Dinas PKP
- Data penanganan RTLH oleh Baznas dan mitra CSR
- Data pembebasan retribusi PBG oleh DPMPTSP
- Data penghapusan BPHTB oleh Bapenda/BPKAD
Desk ini menjadi forum verifikasi langsung antara pusat, balai, dan daerah untuk memastikan kelengkapan data capaian tahun berjalan.
Kegiatan ditutup sore hari oleh Kepala Balai, yang kembali menegaskan bahwa validitas data bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan dalam mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah. Ia berharap seluruh kabupaten/kota dapat terus memperbarui data secara berkala dan konsisten melalui format yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan sinergi pusat dan daerah semakin kuat dalam memastikan capaian program perumahan nasional, khususnya di wilayah NTB dan Bali.
