Lombok - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam pertemuan dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Bank NTB Syariah, Minggu (8/6/2025). Dalam rapat tersebut Wamen Fahri mendorong Pemprov NTB untuk melakukan penataan kawasan perkotaan dengan hunian vertikal.
Wamen Fahri mengatakan, pemerintah mendorong pengembangan hunian vertikal sebagai solusi permukiman di kawasan perkotaan yang semakin padat. Dalam upaya ini, konsep rumah susun atau apartemen vertikal akan diintegrasikan dengan program renovasi kawasan perkotaan secara menyeluruh.
“Ini semua vertikal saja, tidak perlu lagi landed. Sekalian kita manfaatkan momen ini untuk merombak kawasan perkotaan menjadi lebih efisien dan modern,” ujar Wamen Fahri.
Ia juga menyebutkan bahwa tren hunian vertikal mulai mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, khususnya di wilayah Mataram. “Kalau kita lihat tren di Mataram, mulai ada minat tinggal di rumah vertikal. Dan sekarang sudah banyak pihak yang siap membiayai, seperti Islamic Government Bank,” jelasnya.
Wamen Fahri menyatakan, skema pembangunan yang dirancang yakni pengembang akan diberikan lahan oleh pemerintah untuk membangun hunian vertikal. Setelah selesai dibangun, proyek tersebut akan diambil alih oleh pemerintah dan dikelola melalui skema pembiayaan yang melibatkan perbankan seperti Bank NTB Syariah.
“Nantinya, pemerintah yang ambil alih bangunan yang sudah jadi. Misalnya, kita serahkan ke Bank NTB, lalu Bank NTB yang membiayai secara syariah,” ujar Wamen Fahri.
Karena lahan yang digunakan merupakan aset milik pemerintah, maka biaya pembangunan menjadi jauh lebih murah. Hal ini akan berdampak pada keringanan biaya bagi masyarakat yang ingin menghuni rumah vertikal tersebut.
Skema ini diharapkan dapat menjadi terobosan dalam menyediakan hunian terjangkau di kota-kota yang lahan permukimannya semakin terbatas, sekaligus mendorong urbanisasi yang lebih tertata dan berkelanjutan.
