Langkah nyata penguatan tata kelola perumahan kembali diwujudkan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Sistem Informasi Manajemen Perumahan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BP3KP Jawa III. Kegiatan ini berlangsung tanggal 12 Februari 2026 bertempat di Pendopo BP3KP Jawa III dan menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam meningkatkan integrasi serta pemanfaatan data untuk perencanaan dan pelayanan perumahan yang lebih tepat sasaran.

Kepala BP3KP Jawa III, Ir. Aldino Herupriawan, S.T., M.T., menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan momentum strategis yang telah diagendakan sejak lama. Melalui akses terhadap data backlog kepemilikan rumah dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta integrasi aplikasi SIMPERUM dengan myPKP, BP3KP Jawa III dapat melakukan verifikasi dan validasi data secara lebih akurat untuk mendukung pelaksanaan Program BSPS. Inovasi ini bahkan menjadi langkah baru di lingkup Kementerian PKP dalam percepatan akses data perumahan di daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, S.T., M.T., menegaskan komitmen Pemprov Jateng dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Menurut beliau, pembangunan perumahan bukan sekadar membangun fisik, tetapi memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat—sejalan dengan falsafah Jawa “sandang, pangan, papan”. Validasi dan pembaruan data melalui SIMPERUM menjadi kunci agar intervensi program benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.

Penandatanganan kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak menjadi simbol sinergi kuat antara pemerintah pusat dan provinsi. Dengan data yang terintegrasi, terverifikasi, dan dinamis, diharapkan percepatan penanganan backlog dan RTLH di Jawa Tengah dapat berjalan lebih terukur, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Bersama, kita wujudkan hunian layak untuk Jawa Tengah yang lebih sejahtera.