Ambon, Kompu - Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku Pither Pakabu, S.T.,M.Si menghadiri kegiatan BASTORI SORE yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Maluku bersama instansi vertikal dalam rangka mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional Tahun 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bertempat di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Kamis (07/05/2026).
Kegiatan BASTORI SORE tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong pembangunan daerah berbasis data dan kondisi riil masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai menyampaikan paparan terkait pelaksanaan program perumahan di Provinsi Maluku serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Kepala Balai menegaskan bahwa program perumahan memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi penerima bantuan yang masuk dalam kategori Desil 1 sampai Desil 4. Menurutnya, bantuan rumah layak huni tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, namun juga menjadi instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.
“Program perumahan yang dilaksanakan pemerintah pada dasarnya memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman, maka produktivitas keluarga juga meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi dari satu rumah tangga dapat tercipta,” ujar Kepala Balai.
Salah satu program perumahan yang dinilai memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 sampai Desil 4, untuk memperoleh hunian yang layak dan sehat.
Kepala Balai menjelaskan bahwa pelaksanaan Program BSPS di Provinsi Maluku pada Tahun 2026 saat ini telah mencapai sekitar 3.000 unit rumah dan jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring dukungan pemerintah terhadap kebutuhan perumahan masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memberikan manfaat dari sisi hunian, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal serta perputaran ekonomi bahan bangunan di daerah.
“Dengan adanya Program BSPS ini, diharapkan tingkat backlog perumahan di Provinsi Maluku dapat terus ditekan sehingga secara otomatis nilai kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat,” tambahnya.
Lebih lanjut disampaikan, keberadaan rumah layak huni mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat sehingga mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih baik. Selain itu, pelaksanaan program bantuan perumahan juga turut memberikan dampak ekonomi melalui perputaran bahan bangunan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal di daerah.
Kepala Balai juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program perumahan di Maluku. Dengan dukungan data yang akurat melalui Sensus Ekonomi Nasional Tahun 2026, diharapkan kebijakan pembangunan ke depan dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan terselenggaranya forum BASTORI SORE tersebut, diharapkan tercipta kesamaan persepsi antarinstansi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku, khususnya pada sektor perumahan sebagai salah satu fondasi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. (RR)
