Jakarta — Berbagai upaya untuk memperluas akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat perdesaan dibahas dalam Sesi Kedua Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perumahan Perdesaan yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (29/4).

Dalam sesi tersebut, Direktur Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman R. Haryo Bekti Martoyoedo bertindak sebagai moderator dan merangkum sejumlah poin penting yang menjadi fokus pembahasan lintas pemangku kepentingan.

Beberapa hal utama yang dibahas antara lain penyediaan lahan oleh Badan Bank Tanah yang mencapai sekitar 33.116 hektare untuk mendukung pembangunan perumahan, penjaminan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sektor perumahan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, serta dukungan pembiayaan melalui subsidi sekitar 220.000 unit perumahan oleh BP Tapera.

Selain itu, Bank Tabungan Negara juga memaparkan tujuh strategi untuk mendorong akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan serta kolaborasi lintas sektor, upaya penyediaan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah perdesaan diharapkan dapat terus diperkuat guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (adl)