Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di Jakarta, Rabu (11/3). Pelantikan dipimpin langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dan diikuti oleh jajaran pejabat di lingkungan kementerian.

Dalam kegiatan tersebut, para pejabat yang dilantik juga menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, serta menjunjung tinggi nilai integritas dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dari lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR), sejumlah pejabat turut dilantik sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi dan peningkatan kinerja tata kelola. Pada jabatan pimpinan tinggi pratama, Budi Satria Wiguna, S.I.K., M.M. yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi dilantik menjadi Inspektur III pada Inspektorat Jenderal. Sementara itu, posisi Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi selanjutnya diemban oleh Rosana Fransisca, S.E., M.Si.

Pada jabatan administrator pusat, Stephanus Raden Kristianto, S.T., M.Eng., Sc., Med dilantik sebagai Kepala Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan, dan Kelembagaan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Selain itu, Ade Rifadli, S.E., M.M. dilantik sebagai Kepala Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan.

Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi dalam mendukung implementasi kebijakan, penguatan pengendalian risiko, serta peningkatan kualitas tata kelola di sektor perumahan. Penguatan sumber daya kepemimpinan dinilai penting untuk memastikan program pembangunan perumahan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui penguatan organisasi ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. (adl)