Jakarta — Suasana kebersamaan dan kolaborasi mewarnai kegiatan silaturahmi pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera serta pelaku ekosistem perumahan nasional yang diselenggarakan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Selasa (10/3).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, jajaran pimpinan dan pegawai kementerian, perbankan, asosiasi pengembang, serta mitra strategis sektor perumahan. Turut hadir pula pejabat dan staf Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan dukungan tata kelola dalam pelaksanaan program perumahan nasional.

Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai momentum konsolidasi untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan perumahan nasional.

“Atas nama negara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan perumahan rakyat. Dukungan dari sektor swasta menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap upaya negara dalam menyediakan hunian bagi masyarakat semakin kuat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa ekosistem perumahan yang sehat menjadi kunci percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat.

“Ekosistem perumahan saat ini sehat karena tidak ada monopoli. Pengembang memiliki pilihan terhadap perbankan, bank memiliki pilihan terhadap pengembang, dan konsumen pun memiliki pilihan,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan diisi dengan doa bersama, ceramah agama, serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim dan bantuan sosial bagi tenaga pendukung di lingkungan kementerian. Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat kepedulian sosial sekaligus membangun semangat kolaborasi di sektor perumahan.

Melalui kegiatan ini, sinergi antar pelaku ekosistem perumahan diharapkan semakin kuat sehingga upaya penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat dapat terus dipercepat. (adl)