Jayapura - Dalam rangka percepatan pembangunan perumahan di wilayah Papua Pegunungan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen TKPR) melaksanakan rangkaian koordinasi dan konsolidasi bersama pemangku kepentingan pada 24-26 Februari 2026 di Kota Jayapura.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak, antara lain Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Papua Pegunungan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta BPKP Perwakilan Papua.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program pembangunan rumah, khususnya dalam menghadapi tantangan teknis, sosial, dan tata kelola di wilayah Papua Pegunungan.

Dalam rangkaian pembahasan, teridentifikasi sejumlah tantangan di lapangan, antara lain keterbatasan kapasitas kontraktor lokal, kendala administratif, serta kondisi geografis yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan. Selain itu, aspek penerimaan masyarakat juga menjadi perhatian penting dalam menentukan pendekatan pelaksanaan program.

Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan kesiapan program, termasuk dukungan sumber daya, kejelasan status lahan, serta penguatan tata kelola keuangan. Penguatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam mendukung akuntabilitas pelaksanaan program.

Melalui rangkaian koordinasi ini, Ditjen TKPR bersama para pemangku kepentingan berupaya memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan perumahan di Papua Pegunungan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku usaha lokal menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan, sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan perumahan bagi masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan serta penyediaan hunian layak bagi masyarakat di wilayah tersebut. (NSI)