Kota Semarang, Jawa Tengah - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) optimis proses dan syarat administrasi dalam pengurusan BPHTB dan PBG untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa lebih dipermudah dan dipercepat. Hal itu dikarenakan adanya dukungan dari Mendagri yang berencana mengeluarkan kebijakan terkait syarat KTP bagi masyarakat yang ingin mengurus proses administrasi tersebut. "Dari hasil diskusi dengan pengembang perumahan, developer dan masyarakat dalam Sosialisasi KPP dan FLPP, Mendagri akan mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah pengurusan BPHTB dan PBG. Jadi walaupun warga Semarang yang tinggal diluar wilayahnya namun mau mengurus rumah subsidi, BPHTB dan PBGnya bisa gratis," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat mengunjungi Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).
Salatiga, Jawa Tengah - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berharap civitas akademika Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah untuk melaksanakan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan FLPP. Ratusan mahasiswa, pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, pemilik toko bangunan dan UMKM hadir langsung guna mengetahui berbagai manfaat dan cara pengajuan KPP dan FLPP tersebut. "Saya berharap adanya Kredit Program Perumahan (KPP) dengan suku bunga yang disubsidi pemerintah ini bisa dinikmati oleh para alumni UKSW. Ini adalah kesempatan emas untuk mendorong program perumahan di Indonesia," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat memberikan sambutan pada Sosialisasi KPP dan FLPP di Balairung UKSW Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025) malam.
Kota Semarang, Jawa Tengah - Program pro rakyat KPP dan FLPP dari Kementerian PKP mendapat dukungan dan sambutan positif dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Pemprov Jateng siap memanfaatkan seluruh alat dan media publikasi yang ada di Jateng untuk mendukung publikasi program perumahan tersebut. "Saya bersama Mendagri pada kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan FLPP di Kota Semarang dan melihat semangat Gubernur Jateng dan Bank Jateng untuk melakukan terobosan dalam melayani rakyat di sektor perumahan. Gubernur Jateng sudah berkomitmen akan menggunakan semua alat dan media publikasi yang ada untuk digunakan untuk sosialisasi KPP dan FLPP. Kami optimis akan ada pergeseran besar dalam program perumahan di Jateng," ujar Menteri PKP saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi KPP dan FLPP di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).
Kab. Bogor - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah meninjau lahan rencana pembangunan Social House Gapari Prima. Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis Kementerian PKP dalam memperkuat konsep hunian sosial vertikal berbasis subsidi tanah serta mendorong pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) di wilayah pinggiran kota, kedung waringin, kab. Bogor, Jawa Barat (Selasa, 4/11/2025).
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa peningkatan signifikan anggaran program perumahan tahun depan harus diikuti dengan penguatan tata kelola dan akuntabilitas. Hal ini disampaikan Menteri PKP usai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Senin (4/11/2025). “Karena anggaran kami semakin besar, tahun depan naik 100 persen, maka kami perlu terus berkonsultasi dengan BPKP supaya setiap langkah yang kami ambil tetap sesuai tata kelola yang baik,” ujar Menteri Maruarar.
Bogor — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Bupati Bogor Rudy Susmanto, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kabupaten Bogor Marlyn Maisarah, serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Senin (3/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP menegaskan bahwa Kabupaten Bogor menerima alokasi BSPS terbesar di Indonesia karena jumlah penduduknya yang sangat besar. “Rumah rakyat tidak layak huni yang diperbaiki oleh negara adalah bentuk pengamalan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujar Maruarar.
