Kamis, 09 Januari 2025
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk segera menyiapkan simulasi perhitungan untuk perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025. Hal tersebut diungkapkan Menteri Ara dalam rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi KPR FLPP di 2025 bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Rabu malam (8/1/2025).
Rabu, 08 Januari 2025
Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pembahasan Rencana Kerja TA. 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu (08/01). Rakor ini diselenggarakan di awal tahun untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan di tahun 2024 untuk selanjutnya ditingkatkan dan disempurnakan pada TA. 2025.
Rabu, 08 Januari 2025
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penandatanganan MoU dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025) dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hadir juga dalam acara tersebut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wamenlu Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Selasa, 07 Januari 2025
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025). Fokus utama pembahasan dalam rapat tersebut adalah percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.
