Kab. Bogor - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah meninjau lahan rencana pembangunan Social House Gapari Prima. Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis Kementerian PKP dalam memperkuat konsep hunian sosial vertikal berbasis subsidi tanah serta mendorong pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) di wilayah pinggiran kota, kedung waringin, kab. Bogor, Jawa Barat (Selasa, 4/11/2025).
Dalam kunjungannya, Wamen Fahri Hamzah memaparkan arah kebijakan baru pemerintah dalam sektor perumahan sosial yakni menggeser bentuk subsidi dari bunga atau cicilan menjadi subsidi atas tanah.
“Kalau nanti pemerintah menetapkan konsep perumahan sosial vertikal, itu kan harus ada elemen subsidinya. Nah, yang kemungkinan pemerintah ingin geser itu dari subsidi bunga atau subsidi cicilan kepada subsidi tanah,” ujar Fahri.
Ia menjelaskan bahwa lahan yang digunakan nantinya sebagian besar akan memanfaatkan tanah negara, sehingga harga rumah bisa jauh lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Salah satunya nanti dibangun di atas tanah negara. Jadi harga tanah di sini mungkin dihitung dengan dua skenario: pertama, harga termasuk tanah, dan kedua, harga tanpa tanah. Kalau tanahnya diambil alih oleh pemerintah, maka yang berlaku adalah skenario kedua harga tanpa tanah,” tambahnya.
Fahri menegaskan bahwa Social House tidak hanya akan dibangun di pusat kota, tetapi juga di kawasan sub-urban seperti kab. Bogot yang memiliki potensi besar untuk pengembangan TOD.
“Karena ini kan jauh dari Jakarta ya. Memperkenalkan rumah vertikal ke sub-urban kayak gini itu memang perlu satu yang lebih istimewa. Kalau ini ada di tengah kota Jakarta, gak ada masalah. Tapi ini kan di pinggir. Yang kedua, alhamdulillahnya di sini ada kereta jadi bisa kita ceritakan bahwa ini sebenarnya masih TOD namanya. Tapi itu tadi, TOD itu kita kasih pengumuman di depan bahwa ternyata harganya murah. Maka orang-orang disekitar nanti lihat harga tinggal di apartemen ternyata lebih murah. Dengan harga itu mereka akan beralih,” ungkap Fahri.
Wamen Fahri menguraikan bahwa dalam skema baru ini, pemerintah akan bertindak sebagai offtaker pembeli hasil konstruksi dari pengembang melalui Perumnas yang kemudian akan menyalurkan unit kepada masyarakat melalui antrian BP TAPERA.
“Kalau sudah jadi dibangun begitu, mudah-mudahan bulan Januari konsep offtakernya sudah berjalan. Jadi nanti begitu selesai, barangnya diambil oleh pemerintah melalui Perumnas. Yang menjual adalah pemerintah, dengan mekanisme penjualan berdasarkan antrian TAPERA, sistem ini membuat pengembang fokus pada kualitas konstruksi tanpa perlu memikirkan penjualan langsung ke masyarakat.” ujar Fahri.
Menutup kunjungan Fahri turut mendukungan rencana Pembangunan proyek Social House oleh PT. Gapari Prima yang direncanakan berdiri di atas lahan seluas 6 hektare, dengan tinggi 16 lantai di kedung waringin, kab. Bogor, Jawa Barat.
“Saya mendukung penuh rencana pembangunan Social House oleh PT Gapari Primah ini. Selain menawarkan konsep hunian vertikal modern, proyek ini juga menghadirkan fasilitas sosial, dan ruang hijau, dan dekat dengan stasiun kereta cilebud dan bojong sesuai dengan konsep TOD yang semuanya penting untuk membangun kawasan yang inklusif, berkelanjutan, dan layak huni,” ujar Fahri menutup kunjungan.
