BANDUNG — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menghadiri forum diskusi strategis bersama sivitas akademika Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jumat (14/11/2025).
Dalam paparannya, Wamen Fahri menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diamanatkan melalui Inpres No. 4/2025 sebagai dasar utama penyusunan kebijakan perumahan. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang tidak bertumpu pada data terverifikasi akan berpotensi melahirkan ketidaktepatan sasaran serta inefisiensi program pemerintah.
“Kalau kita mau menyelesaikan semua masalah, datanya harus sama. Itu kenapa Pak Presiden menghadirkan DTSEN,” ujar Wamen Fahri.
Terkait program tiga juta rumah, Wamen kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskannya.
“Janji tiga juta rumah tidak boleh dibatalkan. Jika tidak dipenuhi, itu merupakan delik kebohongan publik,” tegasnya.
Isu backlog perumahan turut menjadi sorotan. Menurut Wamen Fahri, angka backlog yang selama ini beredar belum mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti rumah kosong, rumah terbangun tetapi tidak dihuni, kondisi fisik rumah, serta fenomena kepemilikan ganda.
Ia juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar enam juta keluarga ekstrem miskin yang tinggal di rumah tidak layak dan bukan miliknya sendiri. Untuk itu, diperlukan harmonisasi metodologi data antara Kementerian PKP dan BPS agar perumusan kebijakan lebih akurat.
“Penyelesaian backlog tidak hanya dapat diukur dari pembangunan unit baru semata, tetapi juga harus memperhitungkan rumah tidak dihuni, akurasi data kepemilikan, dan efektivitas penyaluran kredit perumahan,” jelasnya.
Lebih jauh, Wamen Fahri menegaskan bahwa sektor perumahan merupakan inti dari penyelesaian kemiskinan. Pendekatannya tidak boleh semata-mata berfokus pada penyediaan fisik bangunan, melainkan harus mencakup ekosistem keluarga, penyediaan fasilitas publik, layanan dasar, hingga penguatan komunitas sebagai bagian integral dari pembangunan perumahan nasional.
“Selain fisik bangunan, ekosistem keluarga, fasilitas publik, layanan dasar, hingga penguatan komunitas harus menjadi bagian dari kerangka besar pembangunan perumahan nasional,” ungkapnya.
Menutup paparannya, Wamen Fahri menekankan pentingnya tata kelola yang komprehensif, harmonisasi regulasi, serta sinergi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan transformasi sektor perumahan berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
