Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus bekerja keras dan berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI untuk mendorong pembangunan Program 3 Juta Rumah tahun 2026 mendatang. "Kami mengajukan usulan agar Pagu Anggaran pada Tahun Anggaran 2026 Kementerian PKP sebesar Rp 49,854 Triliun," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Pada Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Menteri PKP menjelaskan, berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran T.A 2026 Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Anggaran Kementerian PKP TA 2026 diusulkan sebesar Rp49,854 Triliun. Sehingga dari Pagu Indikatif sebesar Rp 1,824 Triliun diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 48,029 Triliun. "Kami mohon usulan tersebut dapat disetujui oleh Komisi V DPR RI. Selanjutnya Usulan Pagu Anggaran tesebut akan disampaikan Kementerian PKP kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Usulan Realokasi Anggaran dan Buka Blokir Anggaran Kementerian PKP TA 2025 mohon mendapat persetujuan untuk selanjutnya akan disampaikan Revisi Anggaran kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran," terangnya.
Menteri PKP menambahkan, dari usulan anggaran tersebut, sebesar Rp 45,55 Triliun atau 91,37% diusulkan untuk anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target 2 juta unit.
Usulan anggaran di luar BSPS sebesar Rp 4,30 Triliun atau 8,63% dari total usulan anggaran TA 2026, atau mengalami kenaikan hanya sebesar Rp 840 miliar atau 24,27% dari anggaran TA 2025 yang sebesar Rp 3,46 Triliun. Usulan anggaran tersebut dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, dan penanganan kawasan kumuh sesuai target dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
Melalui usulan anggaran tersebut, dari data Kementerian PKP akan mampu menghasilkan pembangunan dan renovasi 2.052.822 unit dan penanganan kawasan kumuh seluas 225 Ha, sehingga tetap diperlukan langkah-langkah kreatif untuk pencapaian target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah melalui: pembiayaan rumah subsidi FLPP, KUR sektor perumahan, swadaya masyarakat, CSR, investasi. Rumah Susun 3.047 unit untuk lanjutan pembangunan rusun MYC, lanjutan pembangunan kegiatan tematik (IKN, DOB), dan pembangunan rusun SYC Baru Prioritas dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,67 Triliun
Rumah Khusus 1.166 unit untuk penanganan pasca bencana, dan stock Panel RISHA untuk cadangan bencana dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp287,81 Miliar. PSU Rumah Umum 18.609 unit di kawasan pesisir, perkotaan dan perdesaan, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp290,82 Miliar Penanganan Permukiman Kumuh dan Sanitasi Penanganan Permukiman Kumuh yang memiliki luas minimal 15 Ha sebanyak 15 Lokasi, dan Pemenuhan Sanitasi sebanyak 30.000 unit dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp660 Miliar. Dukungan Manajemen - Program Dukman untuk Gaji dan Tunjangan 3.791 Pegawai serta Operasional seluruh Satker (6 Satker Pusat, 19 Satker Balai dan 35 Satker Provinsi) sebesar Rp1.118,94 Miliar - Turbinwas untuk verifikasi usulan kelayakan, pemantauan, evaluasi kebijakan pada Satker Pusat dan penguatan fungsi Balai/Satker dalam Koordinasi dengan pemerintah daerah, serta monitoring dalam pelaksanaan kegiatan perumahan sebesar Rp271,52 Miliar
Pembiayaan Perumahan Pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui FLPP dan SBUM yang dialokasikan di BA BUN Kementerian Keuangan untuk sebanyak 500.000 unit, KUR Sektor Perumahan, dan Investasi. "Program Prioritas TA 2026 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rumah Swadaya 2 Juta unit di Kawasan Pesisir (670.000 unit), Perkotaan (665.000 unit) dan Perdesaan (665.000 unit) dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 45,55 Triliun," katanya.
BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)
