Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses dalam rangka peninjauan langsung perkembangan infrastruktur dan transportasi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 28 Juli 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Komisi V DPR RI, dan didampingi oleh Gubernur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran, serta perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian PKP, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa & PDT, Kementerian Transmigrasi, PT Angkasa Pura, PT Pelni, Pelindo, Basarnas, BMKG, dan AirNav Indonesia.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy mas’ud, mengatakan "terima kasih atas Kunjungan Komisi V DPR RI beserta Mitra Kerja lainnya, ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis nasional di wilayah penyangga dan inti IKN. Beberapa titik yang dikunjungi antara lain Jalan Tol Balikpapan–IKN, Tol Pulau Balang, Rumah Susun (Rusun) IKN, dan Bandara VVIP Nusantara".
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah ruas Jalan Tol Balikpapan–IKN sepanjang 57 km dan Tol Pulau Balang sepanjang 40 km yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI mendapatkan pemaparan langsung terkait progres konstruksi, kendala teknis di lapangan, serta rencana pengembangan lanjutan.
Lokasi kedua, Komisi V DPR RI juga meninjau progres pembangunan Rumah Susun (Rusun) di IKN. Saat ini, 14 tower rusun telah mencapai progres fisik sebesar 96%. Salah satu perhatian utama dalam kunjungan ini adalah proses alih status Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian PUPR ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebelum akhirnya diserahkan kepada Otorita IKN (OIKN).
Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, menyampaikan bahwa surat permohonan alih status telah disampaikan ke Kementerian PUPR, dan berharap dukungan Komisi V DPR RI agar proses ini dapat segera dipercepat. Biaya pemeliharaan selama masa transisi turut menjadi perhatian.
Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie, dalam kesempatan tersebut mengusulkan agar Kementerian PKP juga memberikan dukungan pembangunan satu unit rumah susun di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2026, mengingat tingginya jumlah pendatang di wilayah tersebut.
dan lokasi ketiga, Kunjungan dilanjutkan ke Bandara VVIP Nusantara yang menjadi gerbang utama akses udara ke kawasan IKN. Bandara ini memiliki terminal seluas 7.350 m² dengan kapasitas ruang tunggu VVIP sebanyak 20 kursi dan VIP sebanyak 45 kursi. Fasilitas ini dirancang untuk melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777-300ER dan Airbus A380, dengan runway berdimensi 3.000 x 45 meter serta helipad yang mampu menampung tiga unit helikopter.
Dalam kunjungan ini juga diselenggarakan rapat koordinasi antara Komisi V DPR RI dan seluruh mitra kerja yang terlibat dalam pengembangan infrastruktur OIKN.
“Kunjungan ini menegaskan komitmen DPR RI dan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan pembangunan IKN berjalan tepat waktu, terkoordinasi, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya”,ujar wakil ketua Komisi V DPR RI Andi darmawan Aras.
