Direktur Jenderal Kawasan Permukiman PKP Fitrah Nur mengatakan, bahwa Kalimantan Barat mendapatkan alokasi lebih dari 4.000 unit rumah swadaya pada tahun ini. "Dari jumlah tersebut, 2.166 unit merupakan usulan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang diakomodasi pemerintah," kata Dirjen Fitrah dalam pertemuan kunjungan kerja Ketua Komisi V DPR di Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (21/8/2025).
Dikatakan Dirjen Fitrah, untuk BSPS di Kalbar, saat ini sudah masuk tahap verifikasi lapangan. "Mudah-mudahan pada Oktober dan November penyaluran bantuan sudah dapat dilakukan,” ujar Fitrah Nur.
Program BSPS ini diharapkan mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah yang tidak layak huni menjadi lebih layak dan sehat. Dengan adanya perbaikan rumah swadaya, kualitas hidup masyarakat bisa meningkat, terutama dalam aspek kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas.
Selain BSPS, Dirjen Fitrah juga menekankan bahwa penataan kawasan kumuh menjadi bagian penting dari program PKP. Saat ini, penanganan siap dilakukan di Kabupaten Kubu Raya. Menurutnya, memperbaiki kawasan kumuh tidak hanya soal infrastruktur fisik seperti jalan lingkungan, drainase, atau sanitasi, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. “Nanti kita lihat langsung ke lapangan, mudah-mudahan penataan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberhasilan program perumahan dan kawasan permukiman tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi banyak pihak. Selain anggaran dari pemerintah pusat, sinergi pemerintah daerah melalui APBD, serta dukungan CSR dari swasta, sangat dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target. “Kami ingin terus berkolaborasi dalam program-program untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Semoga bisa bermanfaat dan mendukung program pemerintah,” tegasnya.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi pada tahun 2025. Angka ini menjadi bukti keseriusan negara dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fitrah berharap kuota rumah subsidi di Kalimantan Barat juga bisa terserap maksimal, sehingga semakin banyak warga yang bisa memiliki rumah sendiri.
Dengan kombinasi program BSPS, rumah subsidi, dan penataan kawasan kumuh, PKP optimistis kualitas permukiman di Kalimantan Barat akan semakin membaik. Pemerintah berharap langkah ini menjadi bagian nyata dari upaya bersama menghadirkan perumahan layak huni sekaligus menata lingkungan agar lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menekankan pentingnya verifikasi lapangan untuk mencocokkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penyaluran bantuan program BSPS. "Karena terkadang di lapangan masih ada rumah layak yang masuk dalam daftar program BSPS. Untuk itu peran Kepala Desa juga harus ditingkatkan dalam proses verifikasi agar data BPS lebih akurat," tegasnya.
Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan, terkait rencana penataan kawasan kumuh di Desa Parit yang akan dilaksanakan di tahun 2025, Pemkab Kubu Raya juga siap memberikan dukungan APBD dan CSR. "Kabupaten Kubu Raya resmi ditetapkan sebagai salah satu lokasi penerima program peningkatan kualitas sanitasi rumah dan peningkatan kualitas kawasan berdasarkan SK Dirjen Kawasan Permukiman No 128/KPTS/Dp/2025," ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, dan Kepala BP3KP Kalimantan I Arifay Saini.
