Kota Semarang, Jawa Tengah -Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan bahwa penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp. 20 jita untuk merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik masyarakat kurang mampu bebas dari pungutan liar. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa ikut berswadaya dalam membangun rumahnya sesuai dengan konstruksi bangunan yang baik, sehat dan layak huni.
"Kami ingin memastikan bahwa Program BSPS ini bebas dari pungutan liar. Jangan sampai masyarakat kurang mampu yang me dapat bantuan malah kena Pungli dari pihak lain. Laporkan segera jika ada ditemuka di lapangan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Bapak Didyk Choiroel saat meninjau langsung lokasi pembangunan BSPS di Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).
Dalam kegiatan tersebut juga turut hadir Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati dan Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri, perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah. Mereka juga berbincang-bincang langsung dengan penerima bantuan serta melihat langsung proses pembangunan bedah rumah serta menanyakan kendala yang dihadapi di lapangan.
"Program BSPS ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu mengentaskan RTLH di Indonesia. Kami ingin bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyakat," tandasnya.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terdapat foto rumah yang awalnya hanya dari dinding kayu dan atap genteng yang sudah lapuk. Kini rumah lama tersebut sudah tidak ada dan kini dalam proses pembangunan rumah yang lebih baik. Para pekerja bangunan sudah menyelesaikan pembangunan pondasi dan saat ini melakukan pemasangan dinding hebel. Material bangunan seperti pasir dan semen serta spandek pasir untuk atap juga tersedia di lapangan.
Berdasarkan data dari BP3KP Jawa III, jumlah total penerima BSPS di Kota Semarang sebanyak 700 unit rumah yang tersebar di 13 Kecamatan dan 30 Kelurahan. Penerima bantuan di lokasi Kelurahan Patemon sejumlah 40 orang jumlah bantuan per masing masing penerima Rp 20 juta dan disalurkan oleh bank BRI sebagai bank penyalur.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menambahkan, dalam penyaluran BSPS ini pemerintah juga membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi para tukang dan pekerja bangunan. Selain itu, juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena bahan material yang digunakan dari toko bangunan di sekitar wilayah tersebut dan sudah melalui seleksi.
"Penunjukkan toko bangunan dilakukan oleh masyarakat penerima dan dilakukan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) sehingga dana yang ada bisa dioptimalkan. Material bangunan yang ada jiga harus berkualitas. Saya yakin dengan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS di Kota Semarang akan berjalan baik dan bermanfaat bagi masyarakat," harapnya.
Salah seorang penerima bantuan Sutrimo yang diwakili oleh anaknya yakni M Sokeh mengaku senang bisa dapat BSPS ini. Orangtuanya mendapatkan bantuan Rp 20 juta dengan jumlah dana swadaya sementara Rp 7 juta.
"Kami sebagai anak juga siap membantu dana pembangunan rumah orangtua. Terimakasih pak Prabowo, Program BSPS nya jos dan semoga program bedah rumah ini terus dilanjutkan karena masih banyak warga sini yang rumahnya tidak layak. Kami harap akhir Desember rumahnya sudah jadi dan bisa ditempati," katanya.
Hal senada juga disampaikan Siti Mutmainah. Ibu yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan ini sangat terharu karena bisa dapat BSPS. Dulu rumahnya reot dan bocor dimana - mana saat hujan serta lantainya dari tanah.
"Saya senang dan nggak menyangka bisa dapat BSPS. Saya doakan Pak Prabowo semoga sehat selalu dan berkah rejekinya karena program bedah rumahnya bermanfaat buat masyarakat," katanya.
BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)
