Ambon, 30 Oktober 2025 — Komisi V DPR RI melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Maluku dalam rangka Kunjungan Kerja pada Reses MP. I Tahun Sidang 2025-2026 untuk membahas berbagai isu strategis di bidang infrastruktur, transportasi, dan perumahan di Provinsi Maluku. Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh mitra kerja Komisi V, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kementerian PKP diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, IPTEK, Industri, dan Lingkungan, Tasdiyanto, serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku, Pither Pakabu.
Dalam rapat, Pemerintah Provinsi Maluku memaparkan sejumlah persoalan yang dihadapi daerah, antara lain konektivitas antar-pulau yang belum lancar, keterbatasan transportasi laut, serta kondisi infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih yang belum memadai. Selain itu, persoalan lahan dan keterbatasan anggaran juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program pembangunan.
Dari sisi perumahan, Gubernur Maluku menyampaikan bahwa sekitar 70% kondisi rumah di wilayah Maluku masih tergolong tidak layak huni (RTLH). Pemerintah daerah berharap dukungan pusat dapat ditingkatkan melalui penambahan kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan fasilitas pembiayaan perumahan seperti FLPP dan subsidi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota Komisi V DPR RI juga memberikan dukungan terhadap penguatan program perumahan di wilayah pesisir.
Ketua Komisi V menegaskan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi akan menjadi bahan bagi mitra kerja Komisi V DPR RI, termasuk Kementerian PKP, untuk menyusun langkah prioritas dalam mendukung percepatan pembangunan maupun peningkatan kualitas perumahan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
