Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membahas peluang kolaborasi dalam penataan kawasan permukiman pesisir di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari Rabu (17/09).
Wamen PKP menegaskan bahwa penataan kawasan pesisir menjadi prioritas, mengingat sebagian wilayah tersebut masih didominasi permukiman kumuh dan sanitasi yang kurang memadai. Ia menjelaskan bahwa upaya ini harus dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi kebijakan, kolaborasi kelembagaan, serta kolaborasi program dan belanja.
"Karena Presiden mengatakan kita akan bangun 1 juta rumah di pesisir. Sementara dari 12.870-an desa di pesisir itu, memang kalau kita baca secara umum pesisir itu identik dengan slum, identik dengan kawasan kumuh. Sehingga itu juga menjadi sumber polusi dan salah satu sumber yang dianggap tidak sehat," ujar Fahri Hamzah
Plt. Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Dr. Ir. Ridwan Mulyana, M.T., menyampaikan komitmen KKP untuk mendukung program ini. “Kita akan bersama-sama melakukan identifikasi dan survei lokasi, memperkuat dasar hukum seperti juknis, serta memastikan penanganan tidak hanya untuk nelayan tetapi juga masyarakat pesisir lainnya. Tantangannya ada pada belanja anggaran tetapi kami sangat menyambut baik rencana ini,” jelasnya
Kolaborasi ini diharapkan menjadi model pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat nelayan sekaligus menjaga kearifan lokal.
Turut hadir mendampingi Wamen PKP, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Edward Abdurrahman, Direktur Penyiapan Lahan dan Prasarana Kawasan Permukiman Indra Gunawan, Kasubdit Wilayah III Ridwan Dibya Thalib, dan Kasubdit Penyiapan Lahan, Prasarana dan Sarana Umum Muhammad Nasir.
