Jakarta – Dalam rangka percepatan program pembangunan 3 juta rumah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan rapat koordinasi lanjutan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan fokus pada dukungan pembiayaan non-APBN dan pinjaman luar negeri, Rabu (10/9).
Selain mengupayakan dukungan melalui APBN, Kementerian PKP melihat adanya peluang optimalisasi sumber pendanaan alternatif. Pemanfaatan instrumen pembiayaan berupa pinjaman luar negeri, investasi asing, dan skema inovatif lainnya diharapkan mampu memberikan dukungan tambahan dalam percepatan Program 3 Juta Rumah.
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PKP juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan Non-APBN di antaranya meliputi Redesign FLPP, Kredit Program Perumahan, Pelonggaran GWM BI, Program gotong royong/CSR serta Fasilitasi regulasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam menyukseskan program ini. “Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan Bappenas, kegiatan-kegiatan maupun program yang mengintergrasikan seluruh dukungan pendanaan dan pembiayaan untuk program 3 juta rumah yang diselaraskan dengan RPJMN, disesuaikan dengan prinsip-prinsip Bappenas maupun PKP,” ujarnya.
Melalui rapat ini, Kementerian PKP berharap tercipta sinergi yang lebih kuat dalam penyusunan rencana kerja, pemetaan kebutuhan anggaran, serta koordinasi teknis yang mendukung percepatan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia.
