Batam -- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) menegaskan dukungannya terhadap percepatan pembangunan Jembatan Batam–Bintan dengan memastikan proyek strategis nasional ini berjalan seiring dengan penataan kawasan permukiman dan penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat.
Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau bersama BP Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri, KemenPKP menyoroti pentingnya integrasi antara pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Jembatan Batam–Bintan. Pasalnya, jembatan tersebut tidak hanya ditujukan sebagai proyek konektivitas. Namun, secara jangka panjang, jembatan tersebut dibangun untuk menata kawasan secara lebih terencana dan berkelanjutan.
"Kami ingin memastikan masyarakat sekitar memperoleh manfaat nyata dari pembangunan ini," ujar Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana pada Kamis, (30/10/2025).
KemenPKP siap berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, BP Batam, dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana pengembangan kawasan terpadu, termasuk penyediaan hunian layak, akses air bersih, serta fasilitas publik yang menunjang kualitas hidup warga.
Selain itu, KemenPKP mendorong dilakukan kajian sosial dan ekonomi komprehensif agar dampak pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah Batam–Bintan.
“Pembangunan ini harus menghadirkan manfaat langsung bagi rakyat, sejalan dengan visi KemenPKP untuk mewujudkan permukiman yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui sinergi antarinstansi dan dukungan regulasi dari DPR RI, KemenPKP optimistis proyek Jembatan Batam–Bintan akan menjadi contoh pembangunan terintegrasi antara infrastruktur dan kawasan permukiman rakyat di wilayah kepulauan Indonesia.
