BP3KP Sumatera II menerima apresiasi dari Menteri PKP Maruarar Sirait atas dedikasi dan kekompakan dalam melaksanakan program perumahan bagi masyarakat. Dalam kunjungan kerja di Medan, Menteri PKP juga menegaskan komitmen pemerintah melalui peningkatan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit, pembebasan BPHTB dan PBG, serta pelaksanaan Program KUR Perumahan guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau Perumahan Subsidi SMK Residence 2 di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sebagai agenda awal kunjungan kerja di Sumatera Utara. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP mengapresiasi pemerintah daerah atas penerapan kebijakan BPHTB dan PBG gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan akses kepemilikan rumah.
BP3KP Sumatera II menyelenggarakan rapat internal yang dipimpin oleh Kepala PPSDM Kementerian PKP, Iryanto Sirait, guna memperkuat kedisiplinan, profesionalisme, dan kepatuhan pegawai terhadap aturan kerja. Melalui kegiatan ini, seluruh ASN diharapkan semakin bertanggung jawab, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan program Kementerian PKP.
BP3KP Sumatera II menggelar rapat koordinasi bersama Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang Kementerian PKP untuk mematangkan persiapan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Program Rumah Subsidi FLPP dan KUR Perumahan. Rapat membahas kesiapan pelaksanaan kegiatan, anggaran, serta materi sosialisasi sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Kementerian PKP dan kunjungan kerja Menteri PKP di Sumatera Utara.
Selama empat hari kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melaksanakan berbagai agenda strategis yang berfokus pada penguatan ekosistem perumahan rakyat. Dimulai dari peninjauan perumahan subsidi di Deli Serdang, apresiasi kepada BP3KP Sumatera II di Medan, hingga sosialisasi program KUR Perumahan bersama perguruan tinggi, perbankan, dan pemerintah daerah. Dalam kunjungan ini, Menteri Ara menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah layak, memperkuat pembiayaan melalui KUR Perumahan, serta mempercepat pelayanan perizinan seperti PBG dan BPHTB gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko bersama BP3KP Sumatera II melakukan kunjungan ke Lapas Kelas I Medan untuk meninjau pengelolaan Rumah Susun Pegawai Kemenkumham. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kondisi hunian, sistem pengelolaan, tingkat keterhunian, serta memperkuat sinergi antarlembaga agar rumah susun dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya.
