Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko bersama BP3KP Sumatera II meninjau Rusun KEK Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun untuk mengevaluasi kondisi dan pemanfaatan rumah susun pekerja. Kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi bersama Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara guna membahas pelaksanaan program RTLH, rencana pembangunan rumah susun lanjutan, serta penguatan kolaborasi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
BP3KP Sumatera II mengikuti Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Wilayah Barat di Bandung pada 11–12 September 2025. Forum ini membahas evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, penguatan strategi penyelenggaraan perumahan perkotaan, serta peningkatan koordinasi antarsatuan kerja dalam mendukung Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah.
BP3KP Sumatera II menggelar Rapat Konsolidasi Pendataan Capaian Program 3 Juta Rumah yang diikuti oleh perwakilan 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara dan Asosiasi Pengembang Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi, menyelaraskan mekanisme pendataan capaian pembangunan perumahan, serta mengevaluasi pelaksanaan program dalam mendukung target Program 3 Juta Rumah.
Kepala BP3KP Sumatera II menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian PKP yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Kegiatan ini bertujuan memperkuat reformasi birokrasi, membangun budaya kerja berintegritas, serta mendukung pencapaian Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
BP3KP Sumatera II menyelenggarakan pembekalan bagi Koordinator Kabupaten/Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan Program BSPS Tahun Anggaran 2025 selama 8–9 September 2025 di Aula Gedung Bank Sumatera Utara. Melalui pembekalan yang mencakup materi pengawasan, integritas, mekanisme program, hingga aspek teknis konstruksi, peserta dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Program BSPS secara profesional, transparan, dan tepat sasaran.
Kepala BP3KP Sumatera II bersama tim melakukan peninjauan lapangan di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai tindak lanjut atas instruksi Menteri PKP untuk memverifikasi informasi mengenai RTLH yang menjadi perhatian publik. Hasil verifikasi akan dilaporkan kepada Menteri PKP sebagai dasar tindak lanjut, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan program bantuan perumahan yang adil, transparan, dan tepat sasaran.
