Melalui penguatan Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menghadirkan solusi hunian layak sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam kegiatan di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan perumahan harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi keluarga. Berkat kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia, kuota FLPP nasional meningkat dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Khusus Jawa Tengah, pemerintah mengalokasikan 50 ribu unit FLPP untuk membantu mengurangi backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi (9/5/2026).

Tak hanya fokus pada penyediaan hunian, pemerintah juga memperkuat pemberdayaan UMKM melalui sinergi bersama PNM dan SMF. Dukungan bagi nasabah Mekaar serta penurunan bunga sebesar 5 persen diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Menteri PKP juga berdiskusi bersama para pengembang perumahan dari REI, APERSI, HIMPERA, dan APERNAS guna mencari solusi atas berbagai tantangan di lapangan, mulai dari persoalan lahan, proses perizinan, hingga fluktuasi harga material bangunan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga rumah subsidi tetap terjangkau bagi masyarakat.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan pengembang menjadi bukti nyata bahwa pembangunan perumahan tidak hanya menghadirkan tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.