Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dan Asisten Ekonomi Pembangunan Kota Yogyakarta membahas sejumlah strategi kunci dalam mendukung program perumahan nasional pada hari Minggu 15 Juli 2025.
Poin-Poin penting dalam pertemuan tersebut adalah membahas hal-hal-hal sebagai berikut:
✅ Renovasi rumah (BSPS) membutuhkan data akurat, tak hanya dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
✅ Pemkot Yogyakarta mendorong pemutakhiran database rumah tidak layak huni (RTLH).
✅ Renovasi kawasan pesisir: sinergi dengan Kementerian KKP.
✅ Pembangunan baru (rumah vertikal): skema baru tanpa biaya tanah karena berasal dari hibah/pemerintah/BUMN.
🏡 Di tahun ini, dua lokasi peremajaan kawasan berada di Kelurahan Muja Muju (13 unit dengan menggunakan Dana Keistimewaan) dan Kotabaru (10 unit dari korporasi dan Universitas Islam Indonesia). Keduanya memanfaatkan tanah kekancingan/palilah dari Kraton, yang lebih fleksibel dan efisien secara biaya.
📌 Tantangan terbesar: sebagian besar lahan di Kota Yogya adalah Sultan Ground. Maka, pemkot mengusulkan agar syarat BSPS bisa memakai palilah/kekancingan sebagai pengganti sertifikat hak milik.
🏙️ Menyambut target nasional 1 juta rumah, arahan Presiden mengedepankan konsep rumah vertikal, khususnya bagi kota-kota dengan keterbatasan lahan.
📊 Pertemuan lanjutan akan fokus pada konsolidasi tanah dan efektivitas lahan untuk ruang publik dan fasilitas umum.
