Konsultasi dengan Klinik PKP kini semakin mudah! Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyediakan layanan konsultasi untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Melalui Klinik PKP, masyarakat dapat: - Mendapatkan informasi dan konsultasi terkait pemenuhan rumah layak huni. - Mendapatkan pendampingan bantuan teknis bagi yang akan membangun atau merencanakan rumah. - Meningkatkan kemampuan dan keswadayaan dalam mewujudkan hunian yang lebih layak. - Cara akses layanan Klinik PKP: Kunjungi website: krs.perumahan.pu.go.id Atau daftar menjadi member Klinik PKP untuk layanan yang lebih lengkap. - Jam Layanan Klinik PKP: Senin–Jumat 08.00 – 16.00 WIB - Konsultasi pemenuhan rumah juga bisa dilakukan melalui hotline: 087770914303 Yuk manfaatkan layanan ini untuk mendapatkan arahan dan bimbingan dalam merencanakan rumah yang layak dan aman! #KlinikPKP

Rapat Koordinasi II Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2026 pada 27–29 November 2025 di Kota Cirebon dihadiri oleh empat belas kabupaten dan kota meliputi Kota Cirebon, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon ini menghadirkan materi strategis, mencakup Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Perkotaan, Perdesaan, serta Kawasan Permukiman, progres capaian program PKP BP3KP Jawa II, sosialisasi Zona Integritas menuju WBK, manajemen risiko, Sosialisasi Klinik PKP dan kanal Pengaduan Perumahan (BENAR-PKP), mekanisme pengusulan program melalui SIBARU, serta progres penyelesaian serah terima BMN hasil pembangunan.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II berkomitmen penuh mewujudkan Zona Integritas (ZI) sebagai langkah nyata untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat; melalui penguatan enam area perubahan dan tekad menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), kami terus membangun budaya kerja yang jujur, berintegritas, dan melayani, dan untuk tahu lebih lanjut mengenai ZI dapat dilihat pada slide berikut ini.

awa Barat tercatat sebagai provinsi dengan penyaluran FLPP tertinggi secara nasional sebesar 50.400 unit, dengan Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan capaian terbesar mencapai 11.466 unit. Pada kegiatan Sosialisasi KUR Perumahan dan Rumah Subsidi di Gedung Wibawa Mukti, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, UMKM, pengembang, dan penyedia jasa konstruksi dalam memperkuat ekosistem perumahan. “KUR Perumahan menjadi dukungan bagi UMKM, toko bangunan, developer hingga kontraktor agar tumbuh bersama,” ujarnya.