Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II bersama Mahkamah Agung (MA) melaksanakan kegiatan Verifikasi Teknis (Vertek) pembangunan rumah susun di Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Kabiro Perlengkapan, Kabag Umum, Kabag Bimbingan dan Monitoring, Kepala Balai P3KP Jawa II, Kasatker PKP Jawa Barat, serta Kasi Wilayah II. Pembangunan rumah susun ini direncanakan untuk mendukung penyediaan hunian bagi para hakim dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Miltun). Kepala Balai P3KP Jawa II, Bapak Mulya, menegaskan pentingnya mempertahankan pohon yang memiliki nilai penghijauan serta memastikan kegiatan pematangan lahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Selama masa pemeliharaan berlangsung, penghuni dapat menempati rumah susun secara sementara dengan izin penghunian sambil menunggu proses serah terima akhir.
Kegiatan Koordinasi dan Sinergi Program 1 Juta Rumah di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada 2–3 Oktober 2025 di Ruang Rapat Bale Riung, Disperkim Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dipimpin oleh Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan, Noviza Temenggung, S.T., M.T., serta dimoderatori oleh Kepala Balai P3KP Jawa II, Mulya Permana, S.T., M.T. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Disperkim Jawa Barat, Walikota Bogor, Walikota Banjar, Walikota Sukabumi, Wakil Walikota Tasikmalaya, Wakil Walikota Cimahi, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Asisten Daerah 2 Kota Bandung, Asisten Ekonomi Pembangunan Kota Cirebon, Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi, serta Kepala Bappelitbangda Kota Depok, bersama perwakilan BPS, Bappeda, Dinas Sosial, Forum CSR, asosiasi pengembang, lembaga sosial, dan perbankan. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi penyediaan hunian layak di perkotaan.
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Kontrak Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) berupa pengerasan jalan untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Jawa Barat, Jumat (26/09). Adapun perumahan yang mendapat bantuan PSU tersebut yaitu Grand Majalaya City di Kabupaten Bandung, Nusa Land Karangpawitan di Kabupaten Garut, serta Green Permata Residence dan Queensland Residence di Kabupaten Sumedang. Bantuan ini difokuskan pada peningkatan akses jalan sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi penghuni. Melalui program PSU ini, pemerintah berharap tercipta lingkungan perumahan yang lebih layak, dan nyaman. Pengerasan jalan di kawasan perumahan MBR juga diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, memperlancar mobilitas warga, serta memperkuat komitmen bersama dalam mendukung penyediaan hunian yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada periode minggu ketiga bulan September, bertempat di Kantor BP3KP Jawa II (22/09). Evaluasi ini dipimpin oleh Direktur Pembangunan Perumahan Perdesaan dan menjadi langkah penting dalam mempercepat proses penyerapan anggaran, memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, dan mendukung pencapaian target pembangunan perumahan serta kawasan permukiman di seluruh Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan ini Staf Ahli Menteri PKP, Inspektur II, Kepala Pusat Data dan Informasi, Kepala Balai BP3KP Jawa II dan Kepala Satker PKP Prov Jawa Barat serta para Kepala Balai dan Kasatker seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.
