Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa II bersama Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan Rumah Susun (Rusun) ASN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Kota Bandung pada Kamis (2/7/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan target waktu, mutu, biaya, dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, sekaligus mengevaluasi progres pekerjaan serta mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan agar dapat segera ditindaklanjuti. Rusun ASN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dibangun dengan tipe Arthaloka dua lantai yang terdiri atas 1 tower dengan total 44 unit hunian.
Penandatanganan Addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran BSPS TA 2026 Dalam rangka menindaklanjuti penambahan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Jawa Barat menjadi 40.000 unit, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II melaksanakan Penandatanganan Addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran BSPS TA 2026 pada Selasa (30/06/2026
Sampurasun, Wargi Jabar! OPEN RECRUITMENT TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) GELOMBANG IV Kesempatan kembali dibuka! Mari bergabung sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 Gelombang IV dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Kamis (18/06/2026). Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Kuningan tersebut menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dan perumahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan. Selain itu, Kabupaten Kuningan masih menghadapi tingkat kemiskinan sebesar 9,7 persen serta kebutuhan penanganan terhadap 3.499 unit rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II bersama Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pembangunan Rumah Susun ASN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Kota Bandung(12/06/26). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, standar mutu, serta target waktu yang telah ditetapkan. Dalam peninjauan lapangan, dilakukan evaluasi terhadap progres fisik dan kualitas pekerjaan konstruksi guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan. Rusun ASN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dibangun sebanyak 1 tower yang terdiri atas 44 unit hunian untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal bagi aparatur sipil negara.
BP3KP Jawa II bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka serta Koperasi Pengrajin Genteng Jatiwangi melaksanakan koordinasi program gentengisasi (27/04/26). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program gentengisasi yang membahas penerapannya dalam berbagai program perumahan, khususnya pada program bedah rumah BSPS di Jawa Barat. Kolaborasi ini bertujuan memastikan ketersediaan material genteng berkualitas dan mendorong penggunaan produk lokal unggulan. Rencana distribusi akan menjangkau beberapa wilayah di Jawa Barat, di antaranya Kabupaten Majalengka, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Sukabumi yang dipenuhi dari Sentra genteng Jatiwangi di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Sedangkan untuk 9 Kabupaten/Kota lainnya akan dipenuhi dari Sentra genteng Plered di Purwakarta.
