Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Kamis (18/06/2026). Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Kuningan tersebut menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dan perumahan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menyampaikan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan. Selain itu, Kabupaten Kuningan masih menghadapi tingkat kemiskinan sebesar 9,7 persen serta kebutuhan penanganan terhadap 3.499 unit rumah tidak layak huni (RTLH).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Saiful Huda, menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kuningan akan menjadi perhatian dan diperjuangkan bersama. Sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat, pada Tahun Anggaran 2026 per Juni 2026 Kabupaten Kuningan memperoleh alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 338 unit. Diharapkan dukungan tersebut dapat menjadi langkah awal dalam mempercepat penanganan RTLH serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan

#KementerianPKP
#BP3KPJawa2
#GotongRoyongMembangunRumahUntukRakyat