BERITA

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Rumah Susun (Rusun) Universitas Padjadjaran (UNPAD) di kawasan Sekeloa, Bandung, pada Jumat (11/7/2025). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan UNPAD untuk membangun hunian layak bagi dosen, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat sekitar. Menteri PKP menilai pembangunan Rusun di kawasan padat penduduk merupakan solusi strategis penyediaan hunian di perkotaan sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah. Didampingi Rektor UNPAD Prof. Arief S. Kartasasmita, dr., Sp.M (K), M.Kes., Ph.D. Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, dan Kepala Balai P3KP Jawa II Mulya Permana, Menteri Ara menegaskan pentingnya mempercepat pengajuan proposal pembangunan lengkap dengan perizinan dan AMDAL, mengingat lahan yang digunakan merupakan milik negara dan saat ini terdapat bangunan bekas asrama yang sudah tidak ditempati.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan, dan Kepala Balai P3KP Jawa II melakukan kunjungan lapangan ke Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung (12/07/25). Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau progres renovasi rumah tidak layak huni melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Yayasan Buddha Tzu Chi. Program ini menyasar total 500 unit rumah yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Bojongloa Kaler, Babakan Ciparay, Bandung Kulon, dan Cibeunying Kidul.

Rabu, 2 Juli 2025, telah dilaksanakan Rapat Alih Kelola Data dan Informasi Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat di Ruang Rapat Perencanaan BPPW Turangga, Bandung. Rapat ini dihadiri oleh BPPW Jawa Barat, BP3KP Jawa II, dan Disperkim Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari proses transisi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan permukiman. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyamakan pemahaman terkait data, dokumen, serta kewenangan baru dalam penanganan kawasan kumuh. Proses alih kelola tidak hanya memindahkan tanggung jawab, tapi juga memperkuat sinergi, konsistensi data, dan kesinambungan program berbasis 7 indikator permukiman layak meliputi kondisi bangunan gedung yang memenuhi standar, akses jalan lingkungan yang memadai, ketersediaan air minum yang aman, sistem drainase yang baik, pengelolaan air limbah yang layak, pengelolaan sampah yang teratur, serta adanya proteksi kebakaran yang memadai.

BP3KP Jawa II menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) Tahun Anggaran 2025 di Kawasan Cipelang, Kota Sukabumi. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung penataan kawasan kumuh secara terarah dan berkelanjutan. Program ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi 60 unit rumah melalui skema swakelola masyarakat, serta integrasi infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi biofil, drainase lingkungan, dan pengelolaan sampah. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap, dengan pendampingan tenaga fasilitator lapangan (TFL), serta partisipasi aktif masyarakat dan perangkat kelurahan.