Pulau Banda,Kompu - Upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman di kawasan kepulauan kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat ketika 2 (dua) Direktur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan kunjungan kerja ke Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dalam rangka meninjau pelaksanaan pekerjaan Penanganan Kawasan Kumuh dan Sanitasi. Kunjungan ini dilakukan pada Selasa (25/11/2025).
Kunjungan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur, M.Si, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Brigjen Pol Dr. Aziz Andriansyah, S.H., S.I.K., M.Hum, sebagai bentuk tindak lanjut evaluasi langsung terhadap proyek-proyek strategis kementerian yang sedang berjalan di daerah dengan fokus memastikan bahwa seluruh pekerjaan konstruksi berjalan sesuai ketentuan, perencanaan teknis, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Pulau Banda.
Turut hadir mendampingi kedua Dirjen tersebut antara lain Kepala Balai P3KP Maluku, Pither Pakabu, S.T., M.Si, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Muhammad Abdullah, S.T, PPK Kawasan Permukiman, Djaenal Abidin Pelu, S.T, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II Emilia R Hamid, S.T, jajaran teknis Balai P3KP Maluku, serta pihak pelaksana konstruksi yang bertanggung jawab di lapangan.
Dalam agenda kunjungan tersebut, kedua Dirjen melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik pekerjaan dan progres konstruksi. Setiap titik lokasi yang menjadi bagian dari lingkup pekerjaan program ditinjau secara teliti untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari spesifikasi teknis dan desain perencanaan yang telah disusun sebelumnya.
Sepanjang proses peninjauan, para Dirjen kerap memberikan arahan langsung kepada tim pelaksana di lokasi terkait metode kerja yang harus diperkuat, pendekatan teknis yang perlu disesuaikan, hingga disiplin terhadap ketentuan standar keselamatan kerja di lapangan. Arahan tersebut dianggap sangat penting untuk menjaga kualitas serta ketahanan infrastruktur yang sedang dibangun.
Dirjen Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur, M.Si, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan kepulauan, khususnya seperti Pulau Banda yang memiliki karakteristik geografis dan aksesibilitas terbatas, memerlukan komitmen ekstra dari seluruh pihak yang terlibat. “Kita ingin memastikan bahwa seluruh proyek pembangunan yang disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hasil pekerjaan harus tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga di kawasan ini,” ujarnya saat memberikan arahan.
Senada dengan itu, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Brigjen Pol Dr. Aziz Andriansyah, menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip pengendalian risiko dalam setiap tahapan pekerjaan agar potensi hambatan dapat diminimalkan dan hasil akhir tetap terjaga. “Pekerjaan konstruksi harus berjalan dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan mitigasi risiko yang tepat. Dengan begitu, kita dapat memastikan proyek berjalan efektif, efisien, dan memiliki keberlanjutan jangka panjang bagi masyarakat Pulau Banda,” tuturnya.
Selain arahan dari kedua Direktur Jenderal, jajaran pelaksana di daerah melalui Balai P3KP Maluku juga menyampaikan pandangan dan laporan terkait pelaksanaan program. Kepala Balai P3KP Maluku, Pither Pakabu, S.T., M.Si, menegaskan bahwa pihaknya bersama Satuan Kerja dan pelaksana konstruksi telah berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. “Kami optimis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dengan mutu terbaik. Balai P3KP Maluku terus meningkatkan intensitas pengawasan serta koordinasi dengan pihak pelaksana demi memastikan tidak ada deviasi pekerjaan di lapangan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pelaksana di tingkat daerah menjadi kunci utama keberhasilan peningkatan kualitas permukiman, terlebih pada wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Program Penanganan Kawasan Kumuh dan Sanitasi di Pulau Banda merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, memperkuat layanan sanitasi, serta mendukung terciptanya kawasan hunian yang sehat, layak, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Dengan adanya kunjungan langsung dari dua Dirjen Kementerian PKP, diharapkan pelaksanaan program semakin terarah dan memperoleh dukungan penuh untuk mempercepat penyelesaiannya. Masyarakat Pulau Banda diharapkan dapat segera merasakan manfaat dari peningkatan fasilitas permukiman ini, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan mereka dapat meningkat secara signifikan.
Kunjungan ini juga menandai komitmen kuat pemerintah untuk terus hadir dan bekerja secara nyata dalam pembangunan infrastruktur permukiman, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, seperti pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku.
Sekedar informasi, program peningkatan kualitas permukiman kumuh di Pulau Banda Neira tersebar di beberapa titik dengan luas penanganan yang bervariasi. Diantaranya Promenade terdiri dari 3 titik lokasi dengan total penanganan 465,3 m, Pedestrian 8 titik lokasi dengan total penanganan 1512,3 m dan Sumur Resapan sebanyak 8 titik lokasi.
Sementara itu untuk pelaksanaan program Sanitasi tersebar di beberapa lokasi Desa di Kepulauan Banda dengan rincian Desa Dwiwarna 5 Unit, Desa Merdeka 6 Unit, Desa Rajawali 6 Unit, Desa Kampung Baru 20 Unit, Desa Tanah Rata 31 Unit dan Desa Nusantara sebanyak 50 Unit. (RR)
