Jakarta – Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Maluku Pither Pakabu, S.T.,M.Si menghadiri kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Komisi V DPR RI yang berlangsung di ruang Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (09/09/2025). Rapat ini digelar dalam rangka pendalaman pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa postur anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami perubahan signifikan. Semula pagu anggaran sebesar Rp1,8 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp10,8 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung penyediaan perumahan sebanyak 406.407 unit.
Dari total anggaran Rp10,8 triliun tersebut, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi program dengan alokasi terbesar, yakni mencapai kurang lebih Rp8,9 triliun. Program BSPS ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak, sebagaimana yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Didyk Choirul, S.Sos, M.Si dalam forum tersebut.
Dalam kesempatan itu pula, salah satu anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady menegaskan bahwa tahun 2026 akan lebih difokuskan pada aspek pengawasan, mengingat salah satu fungsi utama DPR adalah mengawasi penggunaan anggaran negara oleh Kementerian. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran diharapkan dapat semakin ditingkatkan.
Kepala Balai P3KP Maluku yang turut hadir dalam rapat ini menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk mendukung kebijakan dan arahan Kementerian, serta memastikan program-program teknis yang dijalankan di wilayah Maluku selaras dengan target nasional. (RR)
