Ambon,Kompu - Direktorat Jenderal Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia menginisiasi kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Perkotaan yang berlangsung di Ruang Masohi kantor Balai Wilayah Sungai Maluku Kota Ambon, Kamis (13/11/2025).
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Program Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025 dengan fokus pada peningkatan ketepatan sasaran, ketepatan manfaat, dan ketepatan waktu dalam implementasi program BSPS di Provinsi Maluku. Evaluasi lintas instansi diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus memastikan efektivitas pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan, Direktorat Peningkatan Kualitas, Novita Temenggung, S.T., M.T., serta Direktur Sistem Efisiensi dan Penyelenggaraan Pembangunan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Sonny Surachman Ramli. Turut hadir pula Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku Pither Pakabu, S.T., M.Si yang sekaligus menjadi narasumber dalam agenda tersebut.
Selain itu juga, kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis dan pemangku kepentingan diantaranya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, serta perwakilan dari berbagai instansi teknis terkait.
Dalam sambutannya, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan Novita Temenggung menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan BSPS agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. “Program BSPS merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, akurasi data, ketepatan sasaran, dan efisiensi pelaksanaan menjadi kunci utama keberhasilan program,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Sonny Surachman Ramli menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola pembangunan perumahan yang efektif. “Penyelenggaraan program perumahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antar lembaga menjadi faktor penentu agar program dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan terukur,” tegasnya.
Dalam sambutannya sebagai narasumber Kepala Balai BP3KP Maluku Pither Pakabu berkesempatan menyampaikan kondisi aktual pelaksanaan BSPS di Provinsi Maluku serta berbagai tantangan yang terjadi di lapangan. “Kami terus mendorong agar implementasi BSPS di Maluku berjalan optimal. Koordinasi dengan pemerintah daerah, pendamping, dan stakeholder lainnya menjadi aspek penting untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar meningkatkan kualitas hunian masyarakat,” ungkapnya.
Melalui kegiatan sosialisasi dan monitoring ini, pemerintah berharap seluruh pihak yang terlibat dalam program BSPS semakin memahami peran masing-masing sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program di daerah. Evaluasi yang dilakukan dalam forum ini diharapkan menjadi dasar bagi penyempurnaan pelaksanaan program perumahan perkotaan di tahun-tahun berikutnya. (RR)
