Daftar Dokumen Rancangan dan Tahapan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan yang dibentuk yang dapat disampaikan hanya mencakup periode setelah terbentuknya Kementerian PKP pada 2024.Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan Kawasan PermukimanNoJenis ProdukJudul RancanganKeterangan1Undang-UndangRUU tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanTelah dilaksanakan rapat partisipasi publik yang kedelapan pada 4 September 20252Peraturan PresidenRPerpres tentang Program Pembiayaan Perumahan Telah dilaksanakan rapat keempat pembahasan konsepsi pada 26 Agustus 2025 dan direncanakan rapat selanjutnya akan membahas rancangan Konsepsi Muatan Raperpres3Instruksi PresidenRancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Rumah di Provinsi Papua PegununganTelah diparaf oleh Menteri PKP, dalam proses persetujuan TTD Menteri pada konsep surat dari Menteri PKP kepada Presiden4Peraturan MenteriRPM PKP tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukimana. Tanggal rapat Harmonisasi 25 Juni 2025b. Perubahan lampiran menjadi SEc. Pembahasan perbaikan konsep Rapermen bersama sahli, Pemrakarsa, dan Biro Hukum.d. Perbaikan Draft dan Substansi pasca Harmonisasi5RPM PKP tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukimana. Tanggal rapat Harmonisasi 10 Juli 2025b. Hasil pembahasan tim hukum ada usulan untuk diganti dengan judul dan substansi yang menampung peraturan KPK dan Permenpan, sehingga menjadi RPM integritas pegawai PKP (RPM Integritas Pegawai PKP diusulkan untuk diprakarsai oleh TKPR)c. Telah diadakan rapat internal dan akan disepakati untuk pembahasan lanjutan dengan Irjen6RPM PKP tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman KumuhProses permohonan Harmonisasi7RPM PKP tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perumahan dan Kawasan Permukimana. Telah dilaksanakan konsultasi publik 19 September 2025b. Sedang dilakukan penjaringan masukan tindak lanjut Ditjen Kawasan Permukiman8RPM PKP tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berwawasan Lingkungan Hidup, Ramah Iklim, Tanggap Bencana, dan Pembiayaana. Telah dilaksanakan pembahasan internal pada hari selasa, 16 September 2025 dan konsultasi publik I pada hari Jumat, 19 September 2025 dengan mengundang pengembang perumahanb. Telah dilaksanakan konsultasi publik II dengan mengundang pengembang perumahanc. Akan dilaksanakan FGD dengan para akademisi, pemda, dan pengembang9RPM PKP tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau Bagi Masyarakat Berpenghasilan RendahIzin Prakarsa sudah dicabut berdasarkan Surat Dirjen TKPR yang menyatakan Rapermen ini diajukan di tahun 202610RPM PKP tentang Penyediaan Pelaksanaan Perumahan Perdesaana. Proses pembahasan penyusunan draft.b. Telah disampaikan surat permohonan terkait progres RPM kepada Ditjen Perdesaan11RPM PKP tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susuna. Telah dilaksanakan pembahasan substansi batang tubuh pada 16 - 17 September 2025 dan dalam proses koreksi Draf hasil Pembahasanb. Akan diagendakan rapat pembahasan lanjutan oleh ditjen perkotaan12RPM PKP tentang Bantuan Biaya Administrasi untuk KPR FLPPPembahasan Internal Awal13RPM PKP tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis tentang Pengembangan Kompetensi ASNProses pembahasan Internal14RPM PKP tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan PermukimanPersetujuan izin prarkarsa sudah terbit15RPM PKP tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk Rumah Umum dan Satuan Rumah Susun UmumProses pendelegasian Rapermen untuk mengubah PerMen PUPR No. 16 Tahun 202116RPM PKP tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan RakyatProses pendelegasian rapermen untuk mengubah PerMen PUPR No. 13 Tahun 202317RPM PKP tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan PermukimanProses pendelegasian rapermen untuk mengubah PerMen Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 201418Keputusan MenteriRKepMen PKP tentang Pedoman Teknis Rencana Tapak dan Lantai Perumahantelah dilaksanakan Pembahasan 1 kali19RKepMen PKP tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana SehatProses pendelegasian20RKepMen PKP tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pembahasan Internal21Rkepmen PKP tentang Batasan Harga jual Rumah dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka PerumahanPembahasan Internal22Rkepmen tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyediaan PerumahanProses Paraf Sirkular oleh Ditjen Perkotaan23Surat EdaranRancangan SE Menteri tentang Mekanisme Kemitraan dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukimana. Sudah dilaksanakan pembahasan antara Biro Hukum, Ditjen TKPR, dan Ditjen Perkotaanb. Proses perbaikan hasil reviu terakhir24Rancangan SE Menteri tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen Sektor PerumahanKonsep SE sudah diajukan ke Ditjen Kawasan Permukiman untuk arahan lebih lanjut25RSE Sekjen tentang Kontrak Tahun JamakProses penyusunan kembali draft pasca koreksi dari Biro Hukum26RSE Sekjen tentang Perencanaan dan PemrogramanProses Penyusunan Draft27RSE Sekjen tentang Penyusunan Anggaran TahunanProses Penyusunan Draft28RSE Sekjen tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan PermukimanRevisi draf berdasarkan pembahasan internal Biro Hukum dan Biro Komunikasi Publik29RSE Sekjen tentang Pedoman Pengelolaan Platfrom DigitalProses Penyusunan Draft30RSE Sekjen tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Sistem kerja, Serta Pengaturan Pakaian Kerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan PermukimanProses paraf sirkular31RSE Sekjen tentang Kedisiplinan PegawaiProses Penyusunan Draft32RSE Sekjen tentang Tugas BelajarProses Penyusunan Draft33RSE Sekjen tentang Pemberian PenghargaanProses Penyusunan Draft34RSE Sekjen tentang Penerapan Mekanisme Kerja Sesuai dengan Kebijakan Penyederhanaan BirokrasiProses Penyusunan Draft35RSE Sekjen tentang Pengelolaan Jabatan FungsionalProses Penyusunan Draft36RSE Sekjen tentang Petunjuk Teknis Tindak Lanjut BMN yang Tidak DitemukanProses Penyusunan Draft37RSE Sekjen tentang Pengamanan Barang Milik NegaraProses Penyusunan Draft38RSE Sekjen tentang Sensus Barang Milik Negara Proses Penyusunan Draft39RSE Sekjen tentang Penyelenggaraan Arsip DinamisProses Pembahasan Internal40RSE Sekjen tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip DinamisProses Pembahasan Internal41RSE Sekjen tentang Jadwal Retensi ArsipProses Pembahasan Internal42RSE Sekjen tentang Mekanisme Analisis dan/atau Reviu Terhadap Penetapan Program/Kegiatan Strategis Lainnya di Kementerian Perumahan dan Kawasan PermukimanProses Penyesuaian draf berdasarkan masukan Unit Organisasi43RSE Irjen tentang Laporan KinerjaDalam Tahap Pembahasan Final dan menunggu finalisasi Rapermen SAKIP44RSE Irjen tentang Petunjuk Teknis Administrasi Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan PermukimanProses koreksi Biro Hukum45RSE Irjen tentang Pembahasan Pedoman Reviu Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan Final Hand Over (FHO)Progres finalisasi draf oleh pemrakarsa sebelum ke Biro Hukum46RSE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Bantuan Uang MukaSelesai reviu legal atas substansi dan redaksional dan sudah dikembalikan dengan ND Karo Hukum 752 tanggal 2 September dan sedang perbaikan di Pemrakarsa47RSE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan PerumahanSelesai reviu legal atas substansi dan redaksional dan sudah dikembalikan dengan ND Karo Hukum 752 tanggal 2 September dan sedang perbaikan di Pemrakarsa48RSE Dirjen Perdesa tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Katalog Rumah Layak Huni di Perdesaana. Telah dilaksanakan pembahasan dengan Ditjen Perumahan Perdesaan pada Jumat, 12 September 2025 dan menunggu hasil perbaikan draf dari Ditjen Perdesaanb. Menunggu draft hasil revius dan pembahasan dari Ditjen Perdesaan49RSE Dirjen Perkotaan tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Fasilitas Kredit Program Perumahana. Sudah dilaksanakan pembahasan juknis kredit program perumahanb. Sedang direviu Biro Hukum50Surat KeputusanRSK Sekjen tentang Pelimpahan KewenanganPenyusunan format51RSK Sekjen tentang Pengelolaan BMN – Perencanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemusnahan atau Penghapusan BMNPenyusunan Draf52RSK Sekjen tentang Pembentukan Satuan Tugas Lingkungan Hidup dan Perizinan Pada Sektor Perumahan dan Subsektor Kawasan PermukimanSudah di reviu, saat ini sedang proses permintaan Paraf dari Eselon I53RSK Dirjen KP tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan SwadayaProses verifikasi penerima bantuan dilapangan oleh balai dan Direktorat Teknis