Sumatera Utara, 3 Desember 2025 — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaksanakan rangkaian Gerak Tanggap sebagai dukungan awal penanganan bencana di Sumatera Utara. Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR), didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang, Staf Khusus Menteri Bidang Internal dan Penjadwalan, serta Kepala Balai P3KP Sumatera I, bersama jajaran pegawai Kementerian PKP dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan diawali dengan peninjauan gudang Rumah Instan Sehat Sederhana (RISHA) dan Rumah Sistem Panel Instan (RUSPIN) di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan komponen hunian darurat, kondisi fisik panel, serta kebutuhan aksesori tambahan yang diperlukan untuk mendukung opsi pembangunan kembali, relokasi, maupun perbaikan rumah terdampak. RISHA dan RUSPIN menjadi salah satu opsi hunian cepat karena karakteristik pemasangannya yang efisien dan adaptif terhadap kondisi lapangan.

Dari hasil peninjauan ditemukan masih adanya kebutuhan aksesori tambahan untuk ratusan unit RISHA dan RUSPIN, sehingga Balai P3KP akan melakukan penghitungan kebutuhan anggaran untuk melengkapi komponen tersebut.

Setelah itu, tim Kementerian PKP melakukan koordinasi dengan Posko Logistik Polda Sumatera Utara untuk membahas dukungan distribusi panel ke wilayah terdampak. Kondisi akses darat menuju sejumlah daerah seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara hingga kini masih terputus akibat longsor dan kerusakan jalan. Alternatif pendistribusian melalui jalur udara juga mulai dipertimbangkan apabila diperlukan untuk percepatan penyaluran bantuan, terutama bagi logistik ringan dan mobilisasi tim lapangan.

Kegiatan gerak tanggap dilanjutkan dengan koordinasi di Posko Bencana Provinsi Sumatera Utara, yang turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Provinsi Sumut, Kepala BPBD Sumut, dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut. Posko melaporkan perkembangan penanganan bencana, termasuk pembukaan akses jalan pada titik-titik longsor, kondisi layanan dasar di wilayah terdampak, serta pembaruan data kerusakan rumah dan jumlah pengungsi.

Berdasarkan data terbaru Posko pada 3 Desember 2025, bencana yang melanda 17 kabupaten/kota di Sumatera Utara telah berdampak pada puluhan ribu unit rumah dan lebih dari satu juta jiwa penduduk. Pemerintah pusat dan daerah terus melakukan percepatan penanganan melalui pengerahan alat berat, pembukaan akses jalan nasional yang tertimbun longsor, serta pemulihan jaringan listrik dan komunikasi.

Melalui kegiatan gerak tanggap ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat terkait dalam mendukung percepatan pemulihan pasca bencana. Upaya ini diharapkan dapat memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang aman, layak, dan sesuai kebutuhan di lapangan.