Jakarta, 13 Oktober 2026 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendorong pengembangan skema pembiayaan perumahan yang inklusif dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja informal. Hal tersebut dibahas dalam Indonesia Inclusive Housing Finance Forum: “Expanding Financial Inclusion through Affordable Housing Finance” di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (13/10).

Dalam forum tersebut, Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Kreshnariza Harahap menyampaikan bahwa Program 3 Juta Rumah mencakup pembangunan 1 juta rumah baru dan renovasi 2 juta rumah. Hingga Oktober 2026, pemerintah telah mengembangkan berbagai instrumen, antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang saat ini disebut Program Bedah Rumah, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembiayaan mikro perumahan, dan Kredit Program Perumahan (KPP).

Meski demikian, pekerja informal yang tidak memiliki slip gaji maupun usaha masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Karena itu, Kementerian PKP mendorong perluasan jaringan penyalur pembiayaan melalui bank pembangunan daerah, bank swasta, koperasi, dan lembaga keuangan mikro, serta pengembangan pinjaman renovasi bertahap dengan cicilan sesuai kemampuan masyarakat.

Forum juga membahas potensi skema tabung-lalu-pinjam, kemitraan pemerintah dan sektor swasta, serta pengembangan hunian yang responsif terhadap perubahan iklim. Berbagai inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan pembangunan maupun perbaikan rumah.

Sebagai tindak lanjut, Habitat for Humanity, SDNKI, RISE Indonesia, dan The Terwilliger Center for Innovation in Shelter (TCIS) akan menyusun rekomendasi berbasis kajian ilmiah mengenai pembiayaan perumahan inklusif. Uji coba skema pembiayaan juga akan diperluas dengan melibatkan lebih banyak lembaga keuangan mikro agar dapat direplikasi di berbagai wilayah.

Melalui kolaborasi lintas sektor, Kementerian PKP berharap pembiayaan perumahan semakin mudah diakses sehingga lebih banyak masyarakat dapat memiliki dan meningkatkan kualitas hunian yang layak dan terjangkau.