Kementerian PKP menggelar rapat pembekalan monitoring BSPS Tahun Anggaran 2025 pada Selasa, 23 September di Gedung Wisma Karya, Jakarta Selatan. Dipimpin Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, kegiatan ini dihadiri peserta lintas direktorat. Program BSPS menekankan keswadayaan masyarakat dalam membangun rumah layak huni. Monitoring lapangan menjadi kunci ketepatan sasaran dan kualitas pembangunan. Tahapan verifikasi CPB dan penetapan SK lokasi desa tengah berlangsung, didahului rembuk warga dan koordinasi lintas instansi. Pembekalan bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat monitoring melalui Kartu Kendali Konstruksi (K3M). K3M dan Rapid Assessment (RA) digunakan untuk supervisi kualitas rumah, baik manual maupun digital, oleh Tim Pendamping, PPK, dan Satker. Ke depan, diharapkan ada pembekalan lanjutan dan pedoman teknis rumah layak huni yang adaptif. Bersama, kita wujudkan hunian aman, sehat, dan bermartabat bagi masyarakat Indonesia.
