Aceh - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bergerak cepat menangani dampak banjir besar yang melanda Aceh. Sejak Selasa (2/12/2025), Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah pihak, termasuk Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Menteri Ara menekankan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dimulai sejak masa tanggap darurat, agar pemulihan kondisi masyarakat bisa berlangsung secepat mungkin.
Sebagai langkah awal, Menteri Ara sigap membentuk Satgas Percepatan Pascabencana yang terdiri dari tiga tim untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tim Sumut dan Sumbar sudah bergerak lebih awal melakukan peninjauan lapangan, sementara tim yang bertugas ke Aceh harus berangkat pada Rabu (3/12/2025) akibat keterbatasan penerbangan.
Saat berada di Aceh, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran, didampingi Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan Hari Rubiyanto dan Staf Khusus Menteri Salamuddin Daeng, langsung menggelar pertemuan strategis dengan Pemerintah Aceh.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh T. Aznal Zahri.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Kementerian PKP menyampaikan permohonan maaf atas kedatangan yang mendadak, sekaligus menjelaskan urgensi instruksi Menteri Ara untuk melakukan percepatan penanganan secara terukur dan responsif.
"Kami mohon maaf jika kedatangan kedatangan yang mendadak, sekaligus menjelaskan instruksi khusus Menteri Ara yang meminta percepatan penanganan dilakukan secara terukur dan cepat." Dirjen Imran
Untuk mengakselerasi pemulihan hunian, Kementerian PKP telah menyiapkan stok Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Lebih dari 400 unit tersedia di Medan, dan sekitar 100 unit di Bandung. Jumlah tersebut dapat ditambah sesuai perkembangan kebutuhan lapangan.
Selain hunian, Kementerian PKP turut menyiapkan rencana pemulihan fasilitas publik seperti masjid, jalan lingkungan, serta ruang bermain anak.
"Percepatan ini bukan untuk mendahului proses tanggap darurat, tetapi sebagai upaya paralel agar tidak terjadi kekosongan waktu ketika fase rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai," jelas Dirjen Imran.
