Sumatera Barat - Komisi V DPR RI bersama mitra kerja melaksanakan kunjungan kerja pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 ke Provinsi Sumatera Barat, Rabu (10/12/2025). Tujuan pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi ke Provinsi Sumatera Barat serta meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana alam.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae memimpin pelaksanaan kunjungan kerja yang diikuti oleh 11 anggota Komisi V DPR RI. Pelaksanaan kunjungan kerja diawali dengan perjalanan dari Bandara Minangkabau serta meninjau sejumlah titik lokasi terdampak bencana alam antara lain peninjauan lokasi Jembatan Kuranji, Lembah Anai dan Jembatan Andurian Kayu Tanam.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyampaikan, pihaknya bersama mitra kerja Komisi V DPR RI telah melakukan peninjauan lapangan guna melihat kondisi pasca bencana alam yang terjadi. Hal ini merupakan wujud kepedulian serta upaya Komisi V DPR RI agar penanganan bencana bisa dilaksanakan secara terpadu dan baik.
Komisi V DPR RI juga meminta mitra kerja untuk menyampaikan hal yang sudah dilaksanakan pasca bencana alam dan rencana penanganan serta pembangunan infrastruktur termasuk relokasi dan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
"Komisi V DPR RI meminta mitra kerja segera berkoordinasi dengan Pemerintah daerah setempat guna melaksanakan penanganan pasca bencana dengan serius sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kementerian/ Lembaga," ujarnya saat
Pertemuan Komisi V DPR RI dengan Gubernur Sumatera Barat dan Mitra Kerja yang diselenggarakan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang.
Turut hadir perwakilan mitra kerja Komisi V DPR RI yang menjadi peserta pertemuan antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pekerjaan Umum : Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Prasarana Strategis, Ditjen Bikon, Itjen, DJPI, BPJT, Kementerian Perhubungan: Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, BMKG, BASARNAS/BNPP, PT Angkasan Pura Indonesia, PT IAS, PT Pelindo, PT KAI, PT LPPNPI, dan BUJT Tol Padang Sicincin. Tema pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah penanganan infrastruktur dan transportasi akibat bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan operasi persiapan angkutan Nataru Tahun 2025/2026.
Kementerian PKP pada pertemuan tersebut diwakili oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Yeni Sofyan Mora, Kasubdit Wilayah 1 Pembangunan Perkotaan Adji Krisbandono dan Kepala Satuan Kerja Provinsi Sumatera Barat Ricky Hidayat.
Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah menyatakan terimakasih atas dukungan Komisi V DPR RI dan mitra kerja dalam membantu pemulihan dan pembangunan kembali sarana infrastruktur dan tranportasi serta pembangunan rumah warga yang rusak akibat bencana alam. Adanya program pemerintah pusat dan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak merasa sendiri dan optimis penanganan pasca bencana bisa lebih cepat dukungan pemerintah pusat sertan menyatakan kebutuhan pangan juga masih terpenuhi
hingga 4 bulan ke depan.
"Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk menyampaikan data lahan yang siap digunakan untuk relokasi warga terdampak bencana sehingga pembangunan rumah warga oleh Kementerian PKP bisa segera dilaksanakan," terangnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Kementerian PKP Yeni Sofyan Mora menyampaikan bahwa Kementerian PKP telah melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Bencana Alam Provinsi Sumatera Barat. Hal itu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-803-2025 tanggal 09 Desember 2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Dari rapat koordinasi tersebut diperoleh rekapitulasi data rumah terdampak akibat bencana alam banjir dan longsor di 12 Kabupaten dan 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Sumber data diperoleh dari https://dashboardbencana.sumbarprov.go.id/satu-data-dashboard.
Kementerian PKP, imbuhnya, juga telah menyiapkan beberapa rencana penanganan pasca bencana di bidang perumahan antara lain lahan untuk relokasi masyarakat direncanakan berlokasi di lokasi yang lebih aman dan lahan tersebut milik Pemda, rencana pembangunan rumah menggunakan Tipe 36 dengan menerapkan teknologi Bata
Interlock Presisi (BIP) produksi PT Semen
Padang, teknologi BIP tersebut sebelumnya telah digunakan pada program FLPP di Perumahan Sulthan Residence, Kabupaten Pasaman Barat.
"Rinciannya jumlah rumah rusak berat 1.734 unit, rusak sedang 1.027 unit, rusak ringan 5.347 unit, terdampak 46.168 unit dan hanyut 691 unit. Jumlah taksiran kerugian diperkirakan senilai Rp 1.2 Triliun.
Kementerian PKP juga telah melakukan rapat koordinasi dengan PT. Semen Padang untuk rencana penanganan pasca bencana," tandasnya.
BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)
