Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan untuk pertama kalinya, pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2026 program renovasi rumah rakyat melalui BSPS akan hadir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Menteri PKP menegaskan bahwa langkah besar ini merupakan wujud pelaksanaan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar menjangkau seluruh penjuru negeri tanpa ada yang tertinggal.
Menteri Ara menyebut, masih ada 224 kabupaten/kota yang belum mendapat alokasi pada 2025 dan juga termasuk 22 kabupaten/kota yang lima tahun tidak menerima BSPS. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
“Untuk pertama kalinya dengan dukungan Komisi V, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Tahun 2026, pertama kalinya dalam sejarah, kami pastikan tidak ada satu pun kabupaten/kota yang terlewat. Terima kasih kepada Komisi V yang mendukung program yang berkeadilan untuk seluruh wilayah di Indonesia,"tegas Menteri Ara.
Untuk pertama kalinya juga, Menteri Ara menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran BSPS akan menggunakan indikator resmi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penentuan prioritas.
Indikator itu mencakup persentase penduduk miskin tertinggi, jumlah penduduk miskin terbesar, gini ratio tertinggi, indeks kedalaman kemiskinan tertinggi, jumlah desa tertinggal terbanyak, dan jumlah penduduk desil 1–4 dengan Rumah Tidak Layak Huni paling banyak.
"Dengan pendekatan berbasis data dan komitmen pemerataan, BSPS diharapkan menjadi program yang semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh keluarga Indonesia," kata Menteri Ara.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw dalam kesimpulan rapat mendorong Kementerian PKP melakukan percepatan realisasi BSPS tahun 2026 paling lambat pada Mei 2026."Usulan data dilakukan paling lambat akhir Januari 2026," ucapnya. (Jay)
