BP3KP Sumatera II mengikuti Desk Pembahasan Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Utara untuk menyinkronkan usulan program, data Jitupasna, dan rencana aksi pemerintah daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana.
BP3KP Sumatera II melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memperkuat dukungan dan pengawalan pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Sinergi lintas institusi ini diharapkan mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah agar berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
BP3KP Sumatera II menghadiri Rapat Pembahasan Usulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menyelaraskan usulan lintas sektor dengan dokumen R3P dan data JITUPASNA. Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Sumatera Utara.
BP3KP Sumatera II melaksanakan tinjau lapangan mandiri di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Padangsidimpuan untuk memantau pembangunan hunian tetap yang didukung melalui skema CSR dan pembangunan mandiri. Kegiatan ini bertujuan memastikan kualitas pembangunan, kesiapan prasarana, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan standar teknis agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
BP3KP Sumatera II bersama Pemerintah Kota Padangsidimpuan meninjau kesiapan lahan pembangunan Hunian Tetap di Desa Pijorkoling. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi lahan, aksesibilitas, serta kesiapan prasarana dan utilitas dasar guna mendukung pembangunan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.
BP3KP Sumatera II mendampingi Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon dalam peninjauan pembangunan Hunian Tetap dan penanganan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan ini bertujuan memastikan kualitas pembangunan, kesiapan prasarana pendukung, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
