Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak longsor di Kabupaten Tapanuli Utara. Pembangunan sebanyak 103 unit huntap yang dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia ditargetkan selesai secara bertahap pada Mei dan Juni 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau pelaksanaan Program BSPS Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memastikan proses penetapan calon penerima bantuan berjalan tepat sasaran. Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh alokasi 457 unit BSPS sebagai bagian dari total 19.668 unit yang dialokasikan bagi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman kumuh di Huta Bolon, Kabupaten Samosir. Penataan kawasan dilakukan melalui pembangunan berbagai infrastruktur dasar untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih layak, sehat, aman, dan tertata.
Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau Calon Penerima Bantuan Program BSPS di Kabupaten Samosir untuk memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Samosir memperoleh alokasi 556 unit BSPS, termasuk 56 unit rumah adat di Desa Tomok sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya lokal.
Menteri PKP meninjau Calon Penerima Bantuan Program BSPS di Kabupaten Toba untuk memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran sekaligus menyosialisasikan mekanisme Pemilihan Terbuka Toko sebagai bagian dari penguatan transparansi pelaksanaan program. Program BSPS di Sumatera Utara dijadwalkan mulai berjalan pada minggu kedua April 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
BP3KP Sumatera II menghadiri kegiatan pemutakhiran Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) untuk memperkuat integrasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam mendukung percepatan pelaksanaan program sektor perumahan dan infrastruktur pascabencana.
