Dalam rangka percepatan program pembangunan perumaham nasional khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) bersama DPD APERSI Kalsel menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perumahan Nasional dan Sosialisasi Program Kredit Program Perumahan di Galaxy Hotel, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rabu, 04 Maret 2026.
Kegiatan ini, menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian PKP yaitu Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Raden An An Andri Hikmat, didampingi Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kementerian PKP Budi Satria Wiguna, Kepala Balai P3KP Kalimantan II Mustofa Otfan, dan Kepala Satker PKP Kalsel Mohamad Radjiman Ododay.
Hadir sebagai narasumber, Direktur Raden An An Andri menyampaikan mengenai implementasi SKB 3 Menteri terkait Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PGB).
Ia menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong akses pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Program kredit perumahan yang kita dorong hari ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat, terutama MBR, dapat memiliki rumah layak huni dengan skema pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan. Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam akses terhadap hunian,” kata Raden An An Andri Hikmat.
Sementara itu, Direktur Budi Satria Wiguna menekankan pentingnya tata kelola yang akuntabel dalam pelaksanaan program perumahan, termasuk dalam pengelolaan pembiayaan dan dukungan kebijakan.
Kegiatan yang dirangkai dengan buka puasa bersama ini dihadiri Plt. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Langlang Tresna Permagati, Ketua DPP APERSI Junaidi Abdillah, Sekjen DPP APERSI Pusat Deddy Indrasetiawan, Ketua DPD APERSI Kalimantan Selatan Wahidah, dan perwakilan kepala daerah se-Kalimantan Selatan, perwakilan perbankan dan stakeholder terkait.
