BP3KP Sumatera II melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir untuk memperkuat koordinasi penanganan kawasan kumuh yang menjadi prioritas Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini mencakup pembahasan pemenuhan Readiness Criteria (RC) bersama Pemerintah Kabupaten Samosir serta peninjauan lapangan di Desa Tomok Parsaoran sebagai lokasi yang direncanakan untuk penanganan kawasan kumuh.
Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Pemerintah Kota Sibolga dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia memulai pembangunan 200 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak banjir melalui peletakan batu pertama pada 21 Desember 2025. BP3KP Sumatera II turut mendampingi dan mengawal pelaksanaan program sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penanganan perumahan pascabencana di Sumatera Utara.
BP3KP Sumatera II mendampingi Kementerian PKP, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam peletakan batu pertama pembangunan 103 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana banjir. Pembangunan ini merupakan wujud kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus mendukung pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.
BP3KP Sumatera II mengikuti kunjungan dan rapat koordinasi penanganan pascabencana bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Langkat dan Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendukung percepatan pemulihan sektor perumahan dan permukiman bagi masyarakat terdampak bencana.
BP3KP Sumatera II bersama BP3KP Jawa II melaksanakan pengecekan stok panel RISHA dan RUSPIN selama empat hari untuk memastikan kesiapan material pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara. Kegiatan ini meliputi pendataan, verifikasi panel dan aksesoris pendukung sebagai bagian dari komitmen Kementerian PKP dalam mempercepat penanganan perumahan pascabencana.
BP3KP Sumatera II mendampingi kegiatan peninjauan penanganan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah yang dipimpin Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian PKP. Kegiatan ini memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan program perumahan pascabencana yang terintegrasi dan tepat sasaran.
