Penguatan komitmen menuju tata kelola yang bersih dan berintegritas terus digaungkan di lingkungan BP3KP Sumatera IV. Melalui kegiatan penguatan pembangunan Zona Integritas serta sosialisasi keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas, dan KPPN Provinsi Jambi sebagai Narasumber. Langkah ini menjadi bentuk nyata dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai langkah konkret dalam membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi dan dihadiri oleh selurun jajaran pegawai di BP3KP Sumatera IV, Satker PKP Provinsi Jambi, dan Satker PKP Provinsi Bengkulu.
Penguatan komitmen menuju tata kelola yang bersih dan berintegritas terus digaungkan di lingkungan BP3KP Sumatera IV. Direktur Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas didampingi oleh Kepala Balai P3KP Sumatera IV dan Kepala Satuan Kerja PKP Provinsi Jambi beserta jajaran Meninjau langsung Program BSPS Tahun 2025 dan Pembangunan Rusun MA RI Provinsi Jambi sebagai wujud nyata dorongan untuk membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pelaksanaan kegiatan di Balai P3KP Sumatera IV dapat berjalan secara terbuka, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera IV menerima kunjungan dan silaturahmi Wakil Bupati Bungo, Bapak Tri Wahyu Hidayat di Kantor Balai P3KP Sumatera IV. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi dan koordinasi terkait programprogram Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), khususnya Program Tiga Juta Rumah. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai kebijakan dan arah pelaksanaan program Kementerian PKP yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak serta mendukung penataan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Program Tiga Juta Rumah menjadi salah satu fokus utama pembahasan, mengingat perannya yang strategis dalam mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain membahas program, pertemuan ini juga menekankan pentingnya kesiapan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam mendukung pelaksanaan program agar berjalan optimal dan tanpa hambatan.
Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Rumah Susun Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Jambi diselenggarakan pada hari Rabu, 5 November 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi dan dipimpin oleh Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Jambi. Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Sekretaris Pengadilan Tinggi Jambi, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Jambi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus Satker PKP Provinsi Jambi, serta staf dari Satker PKP dan Pengadilan Tinggi Jambi. Rapat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatukan pemahaman dan memperkuat koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Susun MA RI Jambi. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh tahapan pembangunan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima hasil—dapat berjalan dengan tepat waktu,
