Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melakukan rapat tindak lanjut relokasi di Istana Gubernur Sumbar, Rabu (19/06/2024). Dalam rapat ini Mahyeldi mengatakan lahan seluas 3,8 hektare milik Pemprov Sumbar juga sudah disiapkan untuk relokasi warga dan meminta seluruh pihak terkait untuk menyegerakan kesiapan prosedur relokasi warga terdampak bencana banjir lahar dingin dan longsor di Kabupaten Agam dan Tanah Datar.
Rapat dihadiri Kepala Balai P2P (Pelaksana Penyediaan Perumahan) Sumatera III Aldino Herupriawan; Kepala Balai P2W Sumbar (Prasarana Permukiman Wilayah) Maria Doeni Isa; Bupati Agam Andri Warman; Asisten Setdakab Tanahdatar Alfian Jamrah, serta jajaran Kepala OPD terkait.
Gubernur berharap, agar segala prosedur yang diperlukan untuk memulai pekerjaan dapat disegerakan oleh seluruh pihak terkait, terutama sekali terkait dokumen-dokumen yang diperlukan dan harus dilengkapi agar pengerjaan pembangunan rumah segera dimulai. Baik untuk relokasi terpadu, mau pun relokasi mandiri yang akan dilakukan di atas tanah pribadi milik penerima bantuan.
"Koordinasi pemerintah kabupaten dengan kementerian melalui balai terkait harus diperkuat lagi, sehingga warga tidak menunggu terlalu lama untuk kepastian tempat tinggal mereka. Kita di provinsi juga selalu langsung menindaklanjuti apa yang menjadi kewenangan kita," ucap Gubernur lagi.
Bukan saja soal kepastian relokasi, Gubernur Mahyeldi juga meminta seluruh pihak ikut mempertimbangkan faktor pendukung ekonomi bagi warga yang akan direlokasi, terutama sekali yang direlokasi secara terpadu. Pemprov Sumbar sendiri menyiapkan lahan 3,8 hektare di kawasan Rambatan Tanah Datar, yang akan ditunjang oleh ketersediaan lahan untuk melakukan aktivitas pertanian oleh warga yang direlokasi.
Sementara itu, Kepala Balai P2P Sumatera III, Aldino Herupriawan menyatakan, bahwa secara prinsip pihaknya telah siap untuk melakukan pembangunan rumah bagi warga yang akan direlokasi secara terpadu. Hanya saja, segala kelengkapan dokumen memang harus dipastikan terpenuhi.
"“Berdasarkan arahan dari Bapak Dirjen, dan kita sudah laporkan untuk relokasi terpadu, stok itu sudah tersedia. Terutama sekali untuk 80 unit di Agam dan 58 unit di Tanah Datar. Itu kalau seluruh dokumen dan persyaratannya sudah lengkap, kita bisa langsung bergerak,” ujar Aldino.
